Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo kukuh mendorong agar pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Menurutnya, banyak sekali mudarat pilkada langsung, salah satunya bisa menghancurkan biduk rumah tangga.
"Suami-istri bisa pisah ranjang, cerai, gara-gara pilihan berbeda. Anak-bapak demikian karena ternyata yang satu terima dari pasangan A Rp 500 ribu, yang satu terima dari B Rp 200 ribu, mereka bertengkar," kata Bambang yang akrab disapa Bamsoet itu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4).
Bamsoet menjelaskan kalau wacana pilkada kembali ke DPRD baru sebatas wacana. Dia akan mengembalikan wacana itu kepada para ketum parpol.
"Kita di DPR bukan dalam memutuskan langsung mengembalikan (pilkada) ke DPRD," ucap Bamsoet.
Bamsoet menegaskan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, mengisyaratkan menyetujui pilkada kembali ke DPRD. Menurutnya, sistem pilkada langsung membuat para kepala daerah rawan korupsi.
Biaya politik yang tinggi, disebut Bamsoet, menjadi salah satu mudarat pilkada langsung dan menimbulkan perilaku koruptif. Kepala daerah yang korupsi itu disebutnya menyusahkan Kemendagri.
"Pemerintah juga prihatin, kan, pemerintah dalam hal ini Mendagri. Banyak kepala daerah ketangkap kan langsung berpengaruh terhadap pemerintahan daerah di bawah tanggung jawab daerah," ucap politikus Golkar itu. (dtc)