Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta. Siang tadi, sejumlah pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) melakukan aksi. Manajemen JICT memberikan tanggapan. Mereka menyatakan sudah membayarkan bonus pekerja.
"Kami baru saja membayarkan bonus produksi tahun 2017 sesuai yang tercantum dalam perjanjian kerja bersama (PKB) dengan pekerja. Perusahaan selalu komitmen untuk memberikan kesejahteraan terbaik kepada pekerja JICT," ujar Riza Erivan, Wakil Direktur Utama JICT, dalam pernyataannya, di Jakarta, Kamis (26/4/2018).
Sejumlah pekerja yang diinisiasi SP JICT, Kamis pagi, melakukan orasi di kantor JICT. Mereka menolak kebijakan manajemen membayarkan bonus produksi 2017. Para pekerja ini menilai besaran bonus yang mereka terima lebih kecil dibanding tahun sebelumnya.
Riza menegaskan besaran bonus yang dibayarkan kepada pekerja JICT sudah sesuai dengan formula yang tercantum dalam PKB. Jika angkanya menurun, hal itu juga dipengaruhi oleh situasi bisnis pada 2017 yang dinamis. Selain itu, berbagai aksi demo dan mogok yang dilakukan SP JICT berdampak pada kinerja perusahaan tahun 2017.
"Saya tegaskan lagi bahwa bonus yang dibayarkan kepada pekerja JICT ini sudah sesuai dengan perhitungan yang tertuang dalam PKB. Sama sekali tidak benar ada penurunan kesejahteraan 90 persen. Seharusnya mereka bersyukur dan lebih giat lagi bekerja, bukan malah menghambat kinerja perusahaan," tegas Riza.
Terkait pembayaran rental fee yang dibayarkan kepada PT Pelindo II, Riza mengatakan, hal itu merupakan bukti komitmen JICT untuk memberikan manfaat lebih besar kepada pemerintah. Apalagi pembayaran rental fee tersebut juga terjadi di terminal-terminal lain, seperti TPK Koja, New Priok Container Termimal (NPCT), dan Pelabungan Tanjung Priok (PTP).
Menurut Riza, pembayaran rental fee merupakan upaya konkret yang dilakukan JICT untuk mendukung langkah pemerintah mengembangkan infrastruktur pelabuhan di Indonesia. Apalagi JICT juga dimiliki oleh PT Pelindo II, yang merupakan BUMN pelabuhan.
"Sebagai bagian dari BUMN, kami harus berkontribusi lebih besar terhadap keuangan pemerintah melalui pembayaran rental fee. JICT akan terus mengambil inisiatif untuk mendukung penguatan ekonomi nasional lewat pengelolaan terminal yang efisien bagi seluruh pelaku usaha," tutur Riza.
Dalam aksi siang tadi, Ketua umum serikat pekerja JICT Mazris Malsyah mengatakan perpanjangan kontrak tersebut sudah berjalan efektif. Hal itu diperkuat dengan berubahnya jajaran direksi JICT.
"Ini saya melihat bahwa perpanjangan kontrak ini sudah berlaku efektif karena faktanya menjelaskan bahwa adanya pemotongan pembayaran rental sejak tahun 2015 kemudian juga adanya perubahan konsesi saham dari Pelindo II ke Hutchison, ketiga adanya perubahan direksi dan komisaris," ujar Mazris.
Hazris Malsyah juga mengatakan hal itu berpengaruh terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat. Namun pihaknya enggan menjelaskan secara rinci hak-hak yang belum terpenuhi.
"Ya banyaklah pokoknya, hampir seluruh kesejahteraan menurun, hampir dikatakan 90 persen menurun," ucapnya. dtc
===
POLITIK
----------
Gerindra DIY Tak Setuju Ide Prabowo Cawapres Jokowi
Medanbisnisdaily.com - Yogyakarta - Wacana untuk menduetkan Jokowi dengan Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Pilpres 2019 mendatang. Wacana itu ditentang oleh DPD Partai Gerindra DIY, karena ide tersebut dinilai tidak mendukung demokrasi. Selain itu rapimnas telah memutuskan Prabowo sebagai capres Gerindra.
Sekretaris DPD Partai Gerindra DIY, Dharma Setiawan menjelaskan, jika Jokowi berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2019 maka diprediksi hanya ada calon tunggal. Sementara calon tunggal dinilainya berdampak buruk bagi demokrasi.
"Wacana (Prabowo) menjadi cawapres itu wacananya pihak sebelah, bukan wacana kami," kata Setiawan saat dihubungi detikcom, Kamis (26/4/2018) malam.
"Mitra demokrasi ini meminta Pak Prabowo menjadi wakil, dengan alasan kalau Pak Jokowi jadi (berpasangan dengan) Pak Prabowo, akan ada calon tunggal saja. Tidak akan ada (calon) yang bisa menandingi," lanjutnya.
Menurutnya, DPD Partai Gerindra DIY menolak ide tersebut. Sebab, Partai Gerindra ingin demokrasi di Indonesia ditegakkan.
"Jadi soal cawapres itu tidak pernah dibicarakan (di DPD Partai Gerindra DIY). Wong itu tidak penting dan ide yang tidak mendukung demokrasi," tegasnya.
Dharma menegaskan bahwa berdasarkan Rapimnas sudah diputuskan Partai Gerindra mengamanahkan Prabowo agar maju sebagai capres. Keputusan itu telah disepakati kader dan seluruh DPD Partai Gerindra.
Baca juga: LSKP-LSI: Pemilih PAN-PKB Solid, Gerindra-PKS Terpecah
"Beliau (Prabowo) menerima permohonan dan permintaan kami menjadi capres dari Partai Gerindra. Artinya sudah final Pak Prabowo calon presiden dari Partai Gerindra. Kalau sudah final menjadi calon presiden ya gak akan jadi wakil presiden kan," pungkasnya. (dtc)