Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Bupati Tapanuli Tengah, Bachtiar Sibarani kini 'diguncang' sejumlah kasus yang diduga melbatkan dirinya. Di antaranya kasus dugaan korupsi yang pernah menyeret Bupati Tapteng sebelum yakni Bonaran Situmeang, dugaan ijazah palsu, isu pembakaran rumah, serta persoalan guru dan perawat yang sudah bertahun-tahun tidak ditingkatkan statusnya menjadi PNS.
Demonstrasi masyarakat yang menginginkan Bachtiar diseret secara hukum berlangsung Selasa lalu (15/5/2018). Lalu diikuti demonstrasi serupa oleh kelompok warga yang mendukungnya. Situasi tersebut menyebabkan warga Tapteng berada di ambang perpecahan.
Menyikapi situasi politik yang tidak kondusif tersebut, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Tapteng (APMATT) yang berbasis di Medan meminta agar seluruh masyarakat menghindari perpecahan. Jika keadaannya kian memburuk yang menderita kerugian adalah masyarakat juga. Karena proses pembangunan pasti akan terhambat.
Kata Ketua Dewan Pembina APMATT, Saddam Hussein Simatupang, benar bahwa ada sejumlah kasus yang diduga melibatkan Bupati Bachtiar di masa lalu. Kasus-kasus tersebut sudah ditangani oleh aparat penegak hukum untuk mengusut. Oleh sebab itu percayakan aparat hukum pasti akan menuntaskannya. Masyarakat tidak perlu saling berbalasan melakukan demonstrasi antara menentang dan mendukung Bupati.
"Selain menciptakan situasi tidak kondusif, aksi-aksi demonstrasi oleh warga juga tidak produktif. Banyak pekerjaan dan program pembangunan pemerintah jadi terganggu. Biarlah masyarakat mempercayakan pengusutan kasus yang disebutkan melibatkan Bupati kepada penegak hukum kepolisian dan kejaksaan," kata Saddam dalam pernyataannya kepada medanbisnisdaily.com, Jumat (18/5/2018).
Ketua Harian APMATT, Dandi Panggabean, menyebutkan, tuduhan keterlibatan Bachtiar dalam perekrutan pegawai honorer harus diklarifikasi. Diduga kasus tersebut terjadi saat Bonaran Situmeang menjabat Bupati. Untuk itu Bachtiar perlu menjelaskan hal tersebut agar tidak berlarut-larut.
"Kami minta agar Bupati Bachtiar secepatnya merespon tuntutan masyarakat tentang pegawai honorer. Ungkapkan siapa saja pihak yang terlibat," ujar Dandi.
APMATT berencana akan turun ke Tapteng guna menampung pengaduan para pegawai honorer dan meneruskannya ke Bupati. Selain itu juga mereka akan mendatangi Polda Sumut guna mendesak agar menuntaskan pengusutan kasus yang melibatkan sejumlah pihak di Tapteng.