Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Meskipun realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) masih sangat minim, Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin nampaknya tidak khawatir sedikitpun. Bahkan, dia terlihat tenang. Padahal, PAD merupakan sumber pendanaan kegiatan yang sudah direncanakan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018.
"Sedang dirumuskan apa yang akan dilakukan ke depan," katanya menjawab medanbisnisdaily.com, di Medan, Minggu (3/6/2018).
Eldin menjelaskan, seluruh target yang sudah direncanakan pada APBD sudah berdasarkan perhitungan yang matang. "Semua sudah ada perhitungannya," jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, Irwan Ibrahim Ritonga menyebut dengan tidak tercapainya PAD, maka sejumlah kegiatan atau program terkena rasionalisasi atau penghematan.
"Sementer II akan dilihat dan dievaluasi kegiatan mana saja yang akan terkena rasionalisasi," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemko Medan menargetkan penerimaan pendapatan asli daerah Rp 2,11 triliun pada tahun anggaran 2018. Namun, sampai akhir Mei 2018, realisasi penerimaan masih sangat minim, yakni hanya Rp 367,6 miliar atau 17,40 %.
"Seharusnya menjelang triwulan kedua berakhir realisasinya sudah menyentuh 40%. Tapi ini masih di bawah 20%," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Medan, Irwan.
Irwan mengakui minimnya realisasi penerimaan PAD akan berdampak kepada rasionalisasi atau penghematan anggaran. "Sementer II nanti mulai akan dihitung mana saja program yang akan terkena rasionalisasi," ungkapnya.
Dia menyebut dari berbagai macam item pajak atau retribusi daerah ada dua sektor yang target PAD-nya besar, yakni PBB (Pajak Bumi Bangunan) Rp 454 miliar dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) Rp 339 miliar.
"Realisasi PBB sejauh ini masih Rp 32,8 miliar dan BPHTB sekitar Rp 91 miliar. Memang realisasi penerimaan PBB meningkatkan tajam menjelang jatuh tempo pembayaran PBB, yakni 31 Agustus. Memang pola pikir masyarakat masih seperti itu, membayar PBB menjelang jatuh tempo," jelasnya.