Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Menko Polhukam Wiranto menjelaskan alasan pemerintah mengenai penunjukan M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Ia mengatakan Iriawan adalah pejabat yang tahu persis mengenai situasi Jawa Barat.
"Kita melihat membaca pernyataan dari parpol masalah Jawa Barat dan berulang-ulang kita katakan bahwa tidak ada niat merekayasa, untuk mempengaruhi dengan mengangkat Plt pejabat kepolisian yang tidak lagi ada dalam struktur polisi. Secara cermat Menkum HAM, Mendagri dan Kapolri sudah pelajari UU itu sehingga muncul suatu keputusan untuk menunjuk petugas kepolisan yang menjadi Plt PJ Jawa Barat," kata Wiranto saat konferensi pers di Gedung Pusdalsis, Jl. Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2018).
Wiranto mengatakan alasan penunjukan Pilkada karena dianggap mengetahui situasi-situasi di Jawa Barat. Ia juga menepis kabar kalau penunjukan Iriawan adalah salah satu bentuk rekayasa politik.
"Alasannya adalah agar pelaksanaan Pilkada itu aman. Tentu ini suatu kajian menyeluruh bahwa, satu perlu adanya pejabat yang tahu persis bagaimana mengamankan situasi yang diarahkan ke kondiusif Jadi bukan dalam rangka upaya memenangkan paslon" jelasnya.
Selain itu, ia mengatakan Iriawan juga dinilai mampu bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas keamanan di Jawa Barat.
"Dan tidak hanya pemilu setelah pemilu kan masih ada tenggang waktu untuk diganti jabatan definitif, yaitu kan perlu adanya Plt yang bisa bertangugung jawab dikatakan cakap untuk jaga stabilitas keamanan di daerah tersebut," imbuh dia.
Terakhir, Wiranto menyarankan agar para tokoh dan masyarakat tidak mencurigai pengangkatan Iriawan. Sebab, pengangkatan tersebuta ia katakan adalah murni untuk menjaga stabilitas keamanan di Jawa Barat.
"Jadi untuk para tokoh yang sekarang masih mencurigai itu rekayasa politik boleh berbincang dengan saya, bincang-bincang dengan baik, dengan cara pandang yang sehat bahwa tidak ada satupun niat pemerintah untuk melakukan rekayasa tipu daya dan lain-lain," ungkapnya.
dtc