Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Bogor. Para bupati dari berbagai wilayah Indonesia diundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Kepresidenan Bogor. Kesempatan ini dimanfaatkan para bupati untuk menyampaikan beberapa persoalan yang terjadi di daerah mereka masing-masing.
Bupati Jember Faida mengatakan, Jokowi mengundang para bupati untuk sarapan bersama sambil membicarakan persoalan yang terjadi di daerah masing-masing. Faida mengatakan banyak bupati yang menyampaikan suara masyarakat daerahnya kepada Jokowi.
"Kami menyampaikan beberapa hal mewakili suara masyarakat yang disampaikan langsung kepada Presiden. Kami senang karena Bapak Presiden langsung meresponsnya sangat baik, dan kami puas dengan pertemuan ini, dan masih ada kesempatan untuk gelombang-gelombang yang lainnya bertemu dan tatap muka langsung dengan Presiden," kata Faida saat ditemui di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/7).
Faida mengatakan, beberapa hal yang disampaikan antara lain mengenai pengelolaan anggaran dari pusat agar lebih sesuai dengan kebutuhan di daerah. Para kepala daerah menyampaikan masukan-masukan tersebut langsung ke Jokowi.
"Termasuk masalah rekrutmen PNS, ASN di K2 yang sudah lama menunggu dan bagaimana kekurangan-kekurangan tenaga PNS karena adanya beberapa tahun tidak ada rekrutmen. Dan masalah open bidding bagaimana tenaga daerah mendapat kesempatan yang cukup untuk mengisi formasi di daerahnya masing-masing. Dan masalah-masalah di masing-masing daerah yang sedikit berbeda antar satu dengan yang lain," katanya.
Bupati Nias Sokhiatulo Laoly mengatakan, ada juga bupati yang menyampaikan persoalan Dana Alokasi Khusus (DAK), ASN, kesejahteraan masyarakat dan BPJS.
"Jadi ada banyak yang disampaikan. Tapi yang penting semua itu kita harapkan ada beberapa perubahan-perubahan peraturan dan UU. Itu yang kita sampaikan ke Presiden," katanya.
Sokhiatulo juga menyampaikan persoalan tenaga K2. Ada yang sudah 10 hingga 20 tahun bertugas, tapi masih tidak jelas untuk pengangkatan status PNS-nya.
"Jadi kita minta kepada Presiden supaya diangkat. Kasihan mereka, mereka sudah mengabdi untuk negara ini tapi kan tinggal berapa tahun lagi mereka sudah pensiun. Jadi itulah yang kita sampaikan kepada Bapak Presiden," katanya.
Sokhiatulo menambahkan, Jokowi merespons dengan baik apa yang disampaikan oleh para bupati. Dia mengatakan, Jokowi akan mengkaji setiap keluhan para bupati.
Sementara itu, Bupati Sumba Tengah Umbu S Pateduk meluruskan soal pertemuan itu. Dia menegaskan tidak ada suasana politik dalam pertemuan itu, meski bupati adalah jabatan politik.
"Pertemuan ini silaturahmi mempertemukan Presiden dengan para bupati. Bupati pejabat politik, tidak adalah suasana politik. Tidak ada," katanya.
Sedangkan Bupati Sidoarjo Saifullah mengatakan, dirinya menyampaikan mengenai tugas kepala desa. Dia mengatakan, biaya kepengurusan sertifikat Program Agraria Nasional (Prona) sebesar Rp 150 ribu tidaklah cukup. Dia menilai tarif itu harusnya dinaikkan.
"Ada satu yang perlu dicatat yaitu usulan dari kepala desa yang namanya Prona yang dijatah Rp 150 ribu. Kami usul Itu tidak cukup untuk desa membuat sertifikat. Mengenai sertifikat utuk beli patok, beli apa saja itu jadi dipertimbangkan naik jadi Rp 300 ribu," katanya.
Untuk diketahui, hari ini Jokowi menerima para bupati dari berbagai wilayah di Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor. Penerimaan bupati untuk hari ini dibagi dalam dua gelombang, yakni pagi sejak pukul 09.00 WIB dan sore hari pukul 15.30 WIB. Untuk gelombang pertama tadi diikuti oleh 23 bupati.(dtc)