Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Tak semua menteri Kabinet Kerja yang mengajukan diri menjadi calon anggota legislatif mendapat restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada juga beberapa menteri yang dilarang.
Menteri yang dilarang tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Alasannya, pekerjaan menteri itu tidak mungkin ditinggalkan, terlebih Menteri Dalam Negeri, yang merupakan mitra KPU dan Bawaslu serta bersentuhan langsung dengan Pemilu 2019.
"Memang ada beberapa menteri yang memang tidak diizinkan, seperti Menteri Dalam Negeri, saya sendiri. Karena memang tugas sehari-hari memang tidak memungkinkan untuk ditinggalkan, karena kan Sesneg, Seskab itu kan melekat dengan Presiden. Kemudian juga Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, itu adalah portfolio yang susah untuk ditinggalkan," kata Pramono Anung saat ditemui di kantornya, gedung Sekretariat Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (17/7/2018).
Sementara itu, bagi yang diizinkan nyaleg, kata Pramono, diyakini tidak akan mengganggu kinerja. Sebab, mereka hanya diberi waktu untuk sosialisasi di dapil pada Sabtu dan Minggu.
"Kenapa menteri itu Sabtu-Minggu cukup? Misalnya Jumat sore, Sabtu, dan Minggu, karena mereka kan kebanyakan sudah dikenal di dapilnya. Apalagi yang maju ini mereka sebelumnya sudah pernah maju di periode sebelumnya. Bahkan ada yang sudah tiga kali dan minimum dua kali. Sehingga dengan demikian, kalau di internal PDIP, seperti Mbak Puan, Pak Yasonna Laoly, itu memang diizinkan," katanya.
Pramono menambahkan Jokowi juga telah menegaskan kepada menteri yang nyaleg tidak melalaikan tanggung jawab sebagai menteri.
"Karena UU mengatur hanya dengan cuti, tidak akan mempengaruhi performance kinerja, tanggung jawab, apalagi sekarang sudah memasuki pekerjaan yang di akhir dari pemerintahan ini satu tahun ke depan, sehingga performance itu malah harus ditingkatkan lebih baik," jelasnya.
Beberapa menteri yang sudah diketahui akan menjadi caleg di antaranya Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Selain itu, ada tiga menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Untuk diketahui, saat ini di Kabinet Kerja, ada tiga menteri dari PKB, yakni Menpora Imam Nahrawi, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo.
Sementara itu, Pramono mengatakan menteri yang berasal dari NasDem tidak ada yang mengajukan diri menjadi caleg ke Jokowi. dtc