Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta. Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Rommy) menegaskan tidak ada paksaan atau intimidasi terhadap Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil keputusan cawapres. Ketum parpol koalisi menghormati keputusan Jokowi, termasuk soal gagalnya Mahfud Md menjadi cawapres Jokowi.
Rommy menjawab soal buka-bukaan Mahfud Md di program 'Indonesia Lawyers Club' yang ditayangkan tvOne. Mahfud menyebut Ketua Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj punya peran menghambatnya jadi cawapres.
"Presiden dalam posisi menegaskan beliau tidak ada perasaan terintimidasi oleh siapa pun, tidak dalam perasaan tertekan siapa pun dalam proses pengambilan keputusan tentang calon wakil presiden. Karena pada tanggal 23 Juli, ketika para ketum rapat, Ibu Mega menegaskan kepada seluruh ketum bahwa UUD meletakkan wakil presiden itu sebagai pembantu presiden. Karena dia pembantu presiden, hak prerogatif tentang pemilihan siapa wakil presiden itu sepenuhnya ada di tangan presiden dan kami para ketum menghormati," ujar Rommy di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15/8/2018).
Meski Mahfud gagal menjadi cawapres, Rommy berharap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu bisa masuk ke tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Prinsipnya, tentu kami mengharapkan Pak Mahfud dalam posisi strategis dalam pemenangan Pak Jokowi. Apakah berada di dalam atau di luar tim, nanti akan dibicarakan lagi. Di mana beliau nyamanlah. Kira-kira beliau menerima tawaran itu. Karena baru lewat telepon, belum bisa saya sampaikan lebih jauh ya," sambung Rommy.
Rommy mengatakan blak-blakan Mahfud Md tersebut tidak berpengaruh terhadap dukungan ke Jokowi-Ma'ruf Amin. Mahfud telah berkomunikasi dengan Rommy untuk sama-sama memberikan klarifikasi. (dtc)
===
POLITIK
---------
PKB soal Jabatan Ma'ruf di MUI: Bisa Mundur atau Nonaktif
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Maju mendampingi Joko Widodo pada Pilpres 2019, Ma'ruf Amin belum menanggalkan jabatan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). PKB angkat bicara.
Ketua DPP PKB Lukman Edy mengatakan, untuk menjaga netralitas, Ma'ruf Amin bisa memilih mundur atau nonaktif sebagai Ketua MUI. Namun, ditekankannya, hal tersebut harus sesuai dengan mekanisme yang ada di MUI.
"Untuk menjaga netralitas, itu bisa mundur, bisa nonaktif," ujar Lukman di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/8/2018).
"Kalau kemudian tidak ada secara eksplisit AD/ART-nya mengatakan harus mundur, pendekatan nonaktif itu bisa dilakukan. Itu menurut saya ya, tergantung AD/ART dan hasil rapat pleno masing-masing lembaga ini," lanjutnya.
Lukman berkeyakinan, MUI akan segera menggelar rapat internal terkait jabatan Ma'ruf tersebut. Ia juga yakin Ma'ruf Amin akan mematuhi apa pun keputusan rapat internal.
"Saya kira nanti akan ada masing-masing rapat internal, pasti Pak Kiai Ma'ruf Amin juga mendorong terjadi rapat internal di Majelis Ulama Indonesia. Saya yakin Kiai Ma'ruf Amin akan ikut apa yang menjadi keputusan rapat di Majelis Ulama Indonesia," jelasnya. (dtc)