Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol Agus Andrianto menyatakan jika saat ini tim dari Polda Sumut tengah melakukan penyelidikan dan pengecekan terhadap lokasi hutan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah ada pembalakan hutan secara liar di sana, sehingga menyebabkan banjir bandang yang menewaskan belasan orang pada Jumat (12/10/2018).
"Lagi dicek apakah ada pembalakan hutan apa tidak," ungkapnya kepada wartawan, Selasa (16/10/2018).
Agus menjelaskan, tim yang turun ke lokasi dari Polda Sumut tersebut saat ini lagi bekerja. Jenderal bintang dua ini berjanji, jika ternyata dari hasil penyelidikan yang dilakukan benar ada ditemukan pembalakan hutan, pihaknya akan langsung melakukan pengusutan.
"Kalau ternyata ada pembalakan hutan di Madina pasti akan kita usut," tegasnya.
Sementara itu, pengamat lingkungan Universitas Sumatera Utara (USU) Jaya Arjuna sebelumnya meminta aparat penegakan hukum untuk memeriksa Pemerintah Daerah (Pemda) terkait kerusakan hutan yang menyebabkan terjadinya bencana alam di Kabupaten Madina, karena pembalakan liar rawan terjadi di hutan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).
Menurutnya, peristiwa banjir bandang dan longsor sudah sering terjadi di kawasan Tabagsel, penyebabnya tentu bukan saja karena intensitas cuaca yang tidak menentu, namun juga tidak bisa dipungkiri faktor dominan akibat terjadinya kerusakan alam.
"Dulu Kota Sidempuan yang terkena banjir bandang, sekarang kejadian lagi di Madina. Dua daerah inikan posisinya berada di keliling hutan lindung. Jika bukan karena pengundulan hutan, rasanya tidak mungkin daerah ini bisa terkena banjir bandang," tegasnya.
Jaya Arjuna menambahkan, selain maraknya pembalakan hutan secara liar, pengalihfungsian hutan menjadi kebun sawit juga marak terjadi disana. "Kalau tidak percaya, lihat saja sendiri dan buka data ada berapa luas lahan yang berubah jadi perkebunan," jelasnya.
Untuk itu Jaya Arjuna menilai, jika pemerintah daerah serius menghentikan pembalakan liar. Sebab kata dia, sebenarnya hal itu tidak sulit untuk dilakukan, karena sangat mudah untuk mengetahui di titik-titik mana saja terjadi pembalakan liar.
"Sampai saat ini belum ada teknologi sinso yang memiliki peredam suara. Artinya, jika ada penebangan pohon pasti kedengaran. Lalu, tidak mungkin kayu-kayu yang dikeluarkan dari hutan itu dibawa menggunakan pesawat ataupun kendaraan yang sulit dilihat muatannya. Pasti kayu gelondongan itu dibawa menggunakan truck besar secara gelondonan keluar dari hutan," terangnya.
Jaya Arjuna menyesalkan, untuk menyelesaikan banjir bandang, pemerintah masih acap kali dalam menyelesaikan persoalannya hanya selalu fokus di hilir. Padahal, imbuh dia, ada persoalan serius di hulu yang dampaknya bisa terjadi secara berkesinambungan.
"Kemarin Padang Sidimpuan, sekarang Madina, besok bisa jadi Kotanopan, Sipirok dan daerah lainnya," pungkasnya.