Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Nusa Dua. Pemerintah berkomitmen terus mendorong peningkatan daya saing industri kelapa sawit nasional. Upaya itu semakin intens mengingat kuatnya dinamika tantangan dari dalam negeri maupun pasar luar negeri dan isu climate change.
Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution saat membuka 14th IPOC 2019 (Indonesia Palm Oil Conference and Price Outlook 2019), di Westin Hotel, Nusa Dua, Bali, Kamis.(1/11/2018).
Kata Darmin, langkah yang dilakukan pemerintah, misalnya, dengan lebih memberi perhatian lagi pada kriteria sertifikasi Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO).
Selain untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia juga untuk ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengurangi isu masalah lingkungan lainnya. Menurutnya, selama ini prinsip dan kriteria ISPO berkaitan dengan 12 dari 17 kriteria Sustainable Development Goals (SDGs).
"Masih ada banyak ruang untuk perbaikan kriteria tersebut,” kata Darmin.
Darmin juga menegaskan kembali bahwa pentingnya peranan perkebunan kelapa sawit terhadap peningkatan GDP di Indonesia, kontribusi sawit secara tidak langsung kepada pertumbuhan ekonomi dan kinerja ekspor.
Berdasar catatannya, ekspor kelapa sawit di Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 2016. Tiga tujuan ekspor kelapa sawit Indonesia adalah China dengan nilai ekspor 1,24 juta ton, Uni Eropa 1,58 juta ton, dan India 1,79 juta ton. “Peningkatan ini menjadi yang paling besar dalam tiga tahun terakhir,” lanjutnya.
Untuk menghadapi tantangan dalam pengelolaan kelapa sawit di Indonesia, pemerintah telah berusaha dengan berbagai program, di antaranya moratorium izin lahan kelapa sawit, penyelesaian masalah lahan, serta peningkatan produktivitas para petani sawit.
Pemerintah juga memiliki kebijakan terkait pembiayaan kepada para petani kelapa sawit yang dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Tujuan kebijakan itu untuk meminimalisir risiko terkait pembiayaan kepada para petani kelapa sawit.
Hal lain yang dilakukan adalah adanya akselerasi peningkatan jumlah lahan bagi petani kelapa sawit yang diharapkan selesai pada akhir bulan ini. Untuk mendukung akselerasi ini pemerintah berharap adanya partisipasi dari setiap pengusaha terutama dari BUMN.