Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumut mengadakan Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) bagi para jurnalis televisi di Medan, Sabtu (29/12/2018). UKJ yang baru pertama kali diselenggarakan IJTI Sumut ini diikuti sedikitnya 20 jurnalis.
Sebelum UKJ, acara dirangkai lebih dahulu dengan diskusi publik yang membahas sinergitas Polri dan jurnalis televisi dalam memerangi hoaks menjelang Pemilu 2019. Sebagai pemateri, Kasubdit Penmas Polda Sumut, AKPB MP Nainggolan, pengamat media Dr Rudianto dan Ketua IJTI Sumut Budiman Amin Tanjung.
Diskusi yang berlangsung kurang lebih satu setengah jam tersebut menyimpulkan bahwa salah satu upaya dalam memerangi hoaks adalah dengan UKJ.
"Ini adalah salah satu solusi yang bisa kita tempuh untuk melahirkan jurnalis profesional yang memegang teguh kode etik," kata Budiman Tanjung.
Sementara Rudianto, sebagai akademisi menilai, wartawan atau jurnalis lebih banyak terjebak pada berita-berita palsu (fake news) karena kurang disiplin konfirmasi dan verifikasi.
"Apalagi di tengah kemajuan teknologi saat ini, berita yang belum tentu benar sangat mudah menyebar dan masyarakat percaya itu," jelasnya.
Sinergi jurnalis dengan Polri dalam memerangi hoaks memang dirasa mendesak. "Saat ini kami punya unit cyber crime yang bisa dikolabirasikan dengan upaya kerja jurnalis," kata MP Nainggolan.
Selain sinergi Polri-Jurnalis, diskusi publik ini juga mencuatkan kesimpulan bahwa memerangi hoaks haruslah lebih dahulu meningkatkan kompetensi jurnalis. Sebagaimana kata Rudianto, semakin berkompeten seorang jurnalis, maka semakin lengkap unsur berita yang ditampilkan. Semakin lengkap unsur berita yang dimuat, maka kemungkinan untuk membuat berita palsu akan semakin kecil.
Selain itu, literasi masyarakat terkait media massa dan media sosial perlu dikuatkan. Seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, penegak hukum, akademisi hingga jurnalis memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat terkait penggunaan atau akses media massa dan media sosial, khususnya yang menyangkut konten-konten hoaks.