Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara mengkritik pembangunan Tol Trans Jawa tidak memberikan efek positif ke perekonomian. Tarif tol dinilai kemahalan sehingga angkutan logistik beralih ke jalan nasional.
Menanggapi kritik tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, tol justru menjadi salah satu sumber pembangunan nasional. Sebab, transportasi menjadi lancar karena adanya jalan tol.
"Saya melihat jalan tol justru sumber pertumbuhan ekonomi, karena dengan adanya jalan tol kelancaran transportasi menjadi lebih baik, biaya logistik bisa turun, tentunya kita tidak bisa bergantung pada jalan arteri," kata dia di Kementerian PPN, Jakarta Pusat, Jumat (8/2/2019).
Dia mengatakan, jalan arteri tidak bisa terus-menerus untuk angkutan logistik. Sebab, jalan tersebut akan rusak dan menimbulkan beban ke pemerintah karena tingginya biaya perawatan.
"Jalan arteri memang bebas, problemnya itu akan menimbulkan beban biaya ke pemerintah karena setiap tahun jalan tersebut akan rusak dilewati truk-truk besar sehingga harus ada biaya perbaikan, ada porsi besar anggaran untuk pembangunan jalan di Indonesia untuk maintenance," paparnya.
Dia kembali mengatakan, tol untuk kelancaran transportasi. Menurutnya, adanya jalan tol akan menurunkan biaya logistik ke depan dan memacu perekonomian.
"Jalan tol itu untuk kelancaran orang dan barang, nantinya biaya logistik turun, ekonomi aktivitas akan muncul dengan sendirinya," terangnya.
Suhendra sebelumnya mengatakan, Tol Trans Jawa kemahalan. Dia mengatakan, mahalnya tarif jalan bebas hambatan sudah dirasakan para pengusaha logistik. Sehingga, angkutan truk pembawa logistik kini telah berpindah kembali menggunakan jalan nasional.
"Tarif tol Trans Jawa bisa mencapai Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta rupiah. Ini tentu membuat para pengusaha logistik menjerit. Mereka sudah lakukan protes kepada pemerintah. Pemerintah melalui kementerian yang berwenang berupaya merevisi besaran tarif. Ini bukti pemerintah mengakui tarif tol Trans Jawa kemahalan," kata Suhendra dalam keterangannya, Kamis (7/2/2019). (dtf)