Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Huawei masih bertahan di tengah larangan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Meski demikian, lapangan kerja AS bisa terancam dengan larangan tersebut.
Chief Security Officer Huawei Andy Purdy mengatakan bahwa Trump mengambil langkah yang salah.
"Saya pikir pemerintah melangkah ke belakang untuk membuat AS aman. Kita (Huawei) akan baik-baik saja, tapi apakah AS akan baik-baik saja?" kata Kepala Divisi Keamanan Huawei Andy Purdi, dikutip dari CNN, Sabtu (20/7/2019).
"Dampaknya terhadap pekerjaan AS akan sangat signifikan," tambah Purdy.
Bahkan, The Wall Street Journal melaporkan bahwa raksasa gadget China itu akan menghentikan ratusan pekerja AS dari pusat penelitian dan pengembangan Huawei yang berbasis di AS.
Menurut Purdy, langkah yang diambil oleh Trump ini salah. Bukannya melindungi negara, akan tetapi merugikan perusahaan-perusahaan AS yang juga menjadi pemsok utama Huawei seperti Google, Intel, dan Qualcomm.
"Mereka (pemasok Huawei di AS) adalah pemasok kami. Jadi apa yang mereka jual ke kami pun tak akan membahayakan Amerika," kata Purdy.
Pada tahun 2018, transaksi Huawei di AS mencapai senilai US$ 11 miliar atau setara Rp 153 triliun. Namun, dengan pemblokiran Trump ini tentunya akan menyebabkan para pemasok Huawei di AS kehilangan klien besarnya.
Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross mengatakan, pihaknya akan berusaha memberi kelonggaran terhadap pelarangan Trump ini. Caranya yaitu dengan mengeluarkan lisensi untuk perusahaan-perusahaan yang menjadi pemasok Huawei demi menekan ancaman keamanan nasional AS.
"Sektor swasta harus bertanggung jawab dan melindungi AS dari ancaman teknologi terhadap keamanan nasional," ujar Ross dalam pidatonya beberapa waktu lalu.
Salah satu yang harus dilakukan Google, Intel, dan Qualcomm yakni dengan tidak melakukan perdagangan alamat IP rahasia, dan berbagai kode rahasia yang dapat memberi ke akses pasar asing betapa pun menguntungkannya perdagangan tersebut.
Namun, Purdy mengatakan, Huawei bukan lah satu-satunya ancaman terhadap keamanan AS. Pemerintah AS sendiri lah yang perlu melakukan evaluasi terhadap semua teknologi yang dianggap bisa mengancam pertahanan negara tersebut.
"Orang jahat pun bisa meretas AS melalui jaringan Nokia, Ericsson, dan sebagainya," ucap mantan Kepala Divi Keamanan Siber Nasional Departemen Keamanan Dalam Negeri AS tersebut.
Meski demikian, Trump sudah melonggarkan larangan tersebut pasca bertemu Presiden China Xi Jinping pada pertemuan G20 lalu. Namun belum jelas kapan kelonggaran itu berlaku.(dtf)