Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Gerakan Mahasiswa Kristen (GMKI) Medan menggelar diskusi publik dengan tema "Menagih Janji Pemerintah Mencabut Izin Perusahaan Perusak Kawasan Danau Toba (KDT)". Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber multistakeholder. Di antaranya, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, Wilmar Simandjorang (pegiat lingkungan KDT) Erika Pardede (akademisi Universitas HKBP Nommensen Medan) Suryati Simanjutak (aktivis Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat/KSPPM) Manambus Pasaribu (Sekretaris Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatra Utara/Bakumsu).
Kepada medanbisnisdaily.com, Rabu sore (7/8/2019) Ketua GMKI Medan, Hendra Manurung mengatakan dari lima narasumber yang diundang, Gubsu Edy masih dalam proses konfirmasi. Diksusi sendiri akan berlangsung di Aula PKM GMKI Medan, Jalan Iskandar Muda, No 107 A, Medan, Kamis (8/8/2019) pukul 15.00 WIB.
"Pemerintah telah menetapkan arah pengembangan KDT sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional. Agar hal itu tercapai maka KDT yang hari ini kondisinya sudah tercemar haruslah dibenahi," kata Hendra.
Rusaknya KDT, sambung Hendra, merupakan konsekuensi dari masih beroperasinya perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi KDT itu sendiri. Persoalan ini bisa terselesaikan apabila pemerintah sebagai pemilik tampuk kewenangan memiliki komitmen dan konsistensi.
"Melalui dialog publik ini kita berharap bisa merumuskan gagasan konkrit penyelesaian pencemaran ekosistem di KDT, demi tercapainya destinasi pariwisata bertaraf internasional yang berbasis kelestarian lingkungan," ungkapnya.