Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut kerja pimpinan MPR selama ini ibarat penerima tamu. Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi Fahri.
Cak Imin awalnya berbicara soal sikap PKB terkait revisi UU MD3 untuk menambah pimpinan MPR. Dia menyebut Fraksi PKB di parlemen terbuka saja dengan usulan tersebut.
"Untuk sementara belum perlu tapi kalau nanti bulan Agustus terjadi komunikasi politik yang urgensinya mendesak untuk amandemen UU MD3, nggak masalah. Kita terbuka," kata Cak Imin di Hotel Westin, Rabu (21/8/2019).
Amandemen yang dibicarakan Cak Imin yakni wacana amandemen terbatas terhadap UUD 1945. Wacana ini mengemuka di MPR dengan salah satu poinnya yakni menghidupkan kembali GBHN.
"Itu kan amandemen itu dibutuhkan amandemen UU MD3 dibutuhkan dalam konteks kesepakatan bersama, semua komponen bangsa dalam hal ini partai-partai bersepakat sesuatu. Sampai hari ini belum bersepakat," sebut cak Imin.
Cak Imin lalu menanggapi kritik terkait penambahan jumlah pimpinan MPR. Fahri Hamzah sebelumnya mengkritik wacana tersebut dengan menyebut pimpinan MPR selama ini kerjanya seperti penerima tamu.
"Makanya, tergantung kebutuhan sih. Kalau kebutuhannya untuk kepentingan persatuan bangsa mahal pun nggak ada masalah, yang penting kan persatuan bangsa," sebut Cak Imin.
Bagi Cak Imin, persatuan bangsa ialah yang utama. Dia tak mempermasalahkan biaya yang bakal keluar untuk mewujudkan hal ini.
"Persatuan bangsa itu ditebus dengan 10 pimpinan MPR sih murah. Semua-semua bersatu di tengah dikit-dikit tersinggung, arus kesukuan naik, murah," sebut dia.
Selain itu, Cak Imin menilai tidak tepat jika usulan pimpinan MPR jadi sepuluh orang dianggap bagi-bagi jabatan. Untuk diketahui, usulan penambahan pimpinan MPR itu pertama kali dilontarkan anggota F-PAN DPR Saleh Partaonan Daulay.
"Ya kita harus tebus semua keadaan yang lebih baik ini dengan itu, nggak mau nggak ada masalah," katanya.(dtc)