Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Jelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sumut sempat diterpa sejumlah masalah. Di mana, banyak kadernya yang memilih untuk mengundurkan diri serta keluar dari PKS. Hal ini dilakukan setelah DPP PKS secara mengejutkan mencopot Hafez dari jabatan Ketua DPW PKS Sumut. Selain itu, kader PKS yang dianggap loyalis dari Anis Matta juga tidak dicalonkan kembali pada Pileg 2019, meski berstatus petahana.
DPD PKS Labuhanbatu menjadi satu dari sekian banyak pengurus di daerah yang bergejolak. Kader PKS yang tidak sepakat dengan kebijakan DPP memilih keluar. Ternyata persoalan itu masih terasa hingga saat ini. Karena ada pihak yang mengklaim Kantor DPD PKS Labuhanbatu.
"Terkait sengketa kepemilikan kantor DPD PKS Labuhanbatu yang diklaim oleh seorang mantan kader PKS, saya menyatakan bahwa PKS akan berusaha maksimal mempertahankannya," ujar Ketua DPW PKS Sumut, Hariyanto saat acara tablig akbar, di Kantor DPD PKS Labuhanbatu, Rantai Prapat, Minggu (25/8/2019).
Menurutnya, Kantor DPD PKS Labuhanbatu adalah aset dakwah serta adalah amanah dan milik umat yang dipercayakan dikelola PKS.
"Sumber dana pembangunan gedung ini dari kas PKS dan sumbangan kader, simpatisan dan masyarakat," ucapnya.
Ketua DPD PKS Labuhanbatu, Muhammad Ilham, menambahkan, saat ini pihaknya menerima somasi untuk mengosongkan kantor tersebut dari seorang mantan kader PKS bernama Syarifuddin.
"Kebetulan dulu dia ketua panitia pembangunan kantor DPD ini jadinya untuk mempermudah urusan-urusan administrasi, kami bersepakat surat kepemilikan kantor ini atas beliau. Kan aneh kalau sekarang tiba-tiba dia mengklaim ini milik dia pribadi," kata Ilham.
Kantor tersebut, katanya, mulai dibeli dan dibangun sejak 2011 sampai 2013. Biaya pembangunan menghabiskan dana sekitar Rp 700 juta yang berasal dari kas PKS serta infak wakaf kader dan simpatisan PKS Labuhanbatu.