Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Bukan cuntilefer, tetapi jalan tol. Komisi V DPR RI meminta hal itu jadi prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna menanggulangi kemacetan akut di sepanjang jalan Medan-Berastagi.
Demikian terungkap pada pertemuan Komisi V DPR-RI dengan Komisi D DPRD Sumatera Utara, di Jakarta, Jumat (6/9/2019). Hadir dalam pertemuan itu kepala daerah atau pejabat yang mewakili dari tujuh kabupaten/kota yang warganya selalu melintas dari jalan Medan - Berastagi. Seperti, Bupati Karo, Terkelin Brahmana. Begitu pula Ikatan Cendekiawan Karo dan Forum Masyarakat Nasional, turut hadir.
Kata Ketua Komisi V, Fary Djemi Francis, pihaknya telah turun ke Sumatra Utara meninjau langsung kondisi jalan Medan - Berastagi. Berdasarkan temuan tersebut mereka akan menyusun anggaran pembangunan jajan tol secara internal dan menyampaikan ke seluruh fraksi. Demi menyeragamkan pandangan sehingga lebih kuat melakukan dorongan agar dimasukkan ke dalam APBN 2020.
"Aspirasi DPRD dan warga Sumut soal pembangunan jalan tol ini menjadi catatan khusus bagi kami untuk disampaikan pada pembahasan APBN minggu depan," ujar Fary dalam keketerangan tertulis yang diterima medanbisnisdaily.com, Sabtu (7/9/2019).
Anggaran yang akan diperjuangkan Komisi V, jelas Fary, tidak cuma menyangkut pembangunan jalan tol Medan - Berastagi. Tetapi juga pembebasan lahannya.
"Pembangunan jalan tol ini menjadi usulan prioritas buat kami, oleh sebab itu akan kami sampaikan kepada Kementerian PUPR. Karena eksekusinya kan ada disana, kami dorong mereka membangunnya," tegas Fary.
Dalam pertemuan berbeda Komisi D DPRD Sumut dengan pihak Kementerian PUPR, disebutkan saat ini tengah berlangsung kajian tentang pembangunan jalan tol Medan - Berastagi. Hasil kajian akan ditindaklanjuti dengan pembebasan lahan.
Oleh Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Bina Marga, Rahman Arief, hal itu dijelaskan. Dibutuhkan sinergi berbagai pihak agar keinginan tersebut terwujud. Karena pembebasan lahan tidak kunjung tuntas, sering pembangunan jalan terbengkalai kendati telah dipersiapkan anggaran besar. Misalnya, untuk kawasan Medan - Berastagi akibat cukup banyaknya pasar beroperasi di sepanjang jalan.
"Untuk itu, di tahap awal guna mengatasi kemacetan kita mengganggarkan pembangunan cuntilefer sambil membuat program besarnya. Kalau sudah ada kajian tentang pembangunan jalan tol, maka pembebasan lahan dilaksanakan," ujar Rahman.
Dijelaskannya, pembangunan cuntilefer di titik kawasan PDAM Tirtanadi dan Panatapan berbiaya Rp 80 miliar guna mensiasati penanggulangan kemacetan di Medan - Berastagi. Walau tidak menuntaskan permasalahan. Harus dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran.
Kasubdit Jalan Bebas Hambata, Roy, menyatakan, kajian pembangunan jalan tol Medan - Berastagi terkait dengan rencana jaringan, kelayakan ekonomi dan finansial. Bila dari kajian ekonomi cukup bagus, selanjutnya melihat kelayakan finansial. Akan diperhitungkan berapa biaya yang harus dikeluarkan, berapa potensi kendaraan yang masuk dan tarif yang harus dikenakan.
"Itu yang sedang kami susun untuk dikaji. Harapan kami kajian ini bisa menarik peran serta swasta ikut berinvestasi di Sumatera Utara," paparnya.