Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan terus menggelar rapat mengenai investasi demi Indonesia benar-benar menjadi singgahan para investor. Pernyataan tersebut diungkapkannya saat membuka rapat terbatas (ratas) tentang perbaikan ekosistem investasi.
Ratas siang ini juga tindak lanjut terhadap 33 perusahaan yang angkat kaki dari Cina namun tidak ada satu pun yang singgah di tanah air. Dari 33 industri yang relokasi, larinya ke Vietnam, Malaysia, Thailand, hingga Singapura.
"Sebulan ke depan mulai hari ini kita akan terus menerus mungkin setiap dua hari kita akan rapat khusus menyelesaikan yang berkaitan dengan investasi," kata Jokowi di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/9/2019).
Jokowi bilang, gelaran rapat mengenai investasi sengaja dilakukan hampir setiap hari demi mendapatkan hal konkret dalam menarik investasi masuk ke Indonesia.
Salah satu yang dibahas dalam rapat adalah perbaikan ekosistem investasi.
"Sehingga betul-betul kita dapatkan putusan-putusan yang konkret, sehingga perbaikan ekosistem investasi betul-betul kita peroleh," tegas dia.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan kekesalannya setelah mendapat informasi 33 perusahaan angkat kaki dari China, tapi tak satu pun pindah ke Indonesia. Rasa kesal itu dibeberkan Jokowi saat membuka rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta Pusat. Ratas membahas antisipasi perkembangan perekonomian dunia, Rabu (4/9/2019).
"Catatan yang kemarin disampaikan Bank Dunia kepada kita, dua bulan yang lalu, ada 33 perusahaan di Tiongkok keluar (direlokasi ke negara lain)," kata Jokowi, Rabu (4/9/2019).
"Dari 33 tadi, sekali lagi, 33 perusahaan di Tiongkok yang keluar, kita ulang, 23 ke Vietnam, 10 ke Kamboja, Thailand, dan Malaysia, tidak ada yang ke Indonesia," lanjut Jokowi.
Informasi yang diperoleh Jokowi itu berasal dari materi paparan World Bank atau Bank Dunia. Bank Dunia memaparkan potensi-potensi dan risiko perekonomian yang akan dihadapi Indonesia di depan pemerintah.(dtf)