Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Kuala Lumpur - Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad memperingatkan bahwa pemerintahannya akan mengambil langkah tegas terhadap perusahaan-perusahaan Malaysia yang beroperasi di Indonesia, yang terbukti bertanggung jawab atas kabut asap, yang kini mengancam banyak area di Malaysia.
Seperti dilansir kantor berita Bernama dan Reuters, Rabu (18/9/2019), PM Mahathir melontarkan kemungkinan pemberlakuan undang-undang baru untuk memaksa perusahaan-perusahaan Malaysia mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda area yang mereka kuasai di luar negeri.
Diketahui bahwa sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan ada 42 perusahaan yang disegel terkait karhutla. Dari jumlah itu, sebanyak satu perusahaan diketahui memiliki modal dari Singapura dan tiga perusahaan lainnya dari Malaysia.
Dalam pernyataan terbaru, PM Mahathir menyatakan bahwa pemerintah Malaysia awalnya akan meminta perusahaan-perusahaan Malaysia untuk memadamkan kebakaran di area yang menjadi tanggung jawab mereka. Jika perusahaan itu tidak bersedia, maka tindakan tegas akan diambil.
"Tapi tentu saja, jika kita mendapati mereka tidak bersedia mengambil tindakan, kita mungkin harus meloloskan sebuah undang-undang yang akan membuat mereka bertanggung jawab atas kebakaran di properti mereka, bahkan jika kebakaran itu terjadi di luar wilayah Malaysia," ucap PM Mahathir dalam konferensi pers usai peluncuran Kerangka Kerja Kebijakan Luar Negeri Malaysia Baru di Putrajaya.
Disebutkan PM Mahathir bahwa pihak Malaysia telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi dampak kabut asap, seperti memicu hujan buatan, mengimbau warga untuk tetap di dalam rumah dan menutup sekolah-sekolah. Namun, sebutnya, diperlukan cara-cara baru untuk mengurangi kabut asap.
"Langkah-langkah ini, telah kita ambil, tapi kita perlu mencari cara sendiri untuk mengurangi kabut asap. Saya pikir memicu hujan buatan menjadi salah satu di antara tapi mungkin kita juga butuh menyemprotkan air di tempat-tempat tertentu untuk mengurangi kabut asap," ujarnya.
Saat ditanya soal pernyataan otoritas Indonesia yang menyebut kabut asap itu berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Malaysia sendiri, PM Mahathir menyatakan: "Itulah mengapa saya bilang kita harus mempublikasikan peta yang menunjukkan citra satelit untuk titik api."
Lebih lanjut, PM Mahathir mengakui dirinya belum mengirimkan surat kepada Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas kekhawatiran soal kabut asap. Pekan lalu, Menteri Lingkungan Malaysia, Yeo Bee Yin, mengungkapkan kepada wartawan setempat bahwa PM Mahathir akan mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi untuk menyampaikan kekhawatiran soal kabut asap lintas-perbatasan. dtc