Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Kepada anggota Fraksi Golkar DPRD Sumatra Utara, yakni Irham Buana Nasution, Syamsul Qamar dan Iskandar Sinaga, Kamis (10/10/2019), Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Sumut mengungkapkan kekecewaannya kepada Gubernur Edy Rahmayadi.
Kata Ketua BKOW Sumut, Kemalawati AE, sejak terpilih jadi gubernur, Edy tak sekalipun mempedulikan mereka. Padahal penetapan kepengurusan BKOW atas surat keputusan gubernur. Sampai hari ini antara pengurus dengan Edy belum sekalipun pernah bertemu.
Kekecewaan lain, Edy juga tidak pernah memberikan bantuan anggaran agar BKOW berjalan maksimal sebagaimana organisasi lainnya. Tahun 2018 pernah dianggarkan di APBD senilai Rp 1 miliar tetapi tidak terealisasi. Tahun ini meningkat jadi Rp 2 miliar, juga tak ada kenyataannya.
"BKOW menaungi sekitar 90 organisasi yang berhubungan dengan perempuan dan pelindung kami adalah istri gubernur, tapi nggak tahu kenapa kok gubernur tidak peduli," ujar Kemalawati.
Itu sebabnya melalui anggota DPRD, BKOW berharap kekecewaan tersebut diteruskan kepada gubernur. Juga disampaikan keinginan untuk beraudiensi. Terlebih ditengah kondisi sulit saat ini, dimana lahan kantor mereka di Jalan Cik Ditiro Medan dalam situasi bersengketa dengan pihak yang ingin mendirikan apartemen.
Dikhawatirkan sikap Edy itu akan membuat BKOW yang sudah berusia puluhan tahun akan mati sebagaimana dialami Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sumut. Lembaga itu tak terdengar kabarnya karena pendanaannya dihentikan Pemprovsu.
Irham Buana mengungkapkan keprihatinannya atas sikap Gubernur Edy yang tidak memberi perhatian terhadap BKOW. DPRD bertanggungjawab melindungi BKOW karena kepengurusannya terbentuk atas SK Gubsu.
"Saya akan mengupayakan secepatnya agar BKOW bertemu dengan Gubernur, setidaknya dengan wakil gubernur," terang Irham.