Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdialy.com - Medan. Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dinilai tidak optimal karena pembangunan sarana prasarana pendukungnya yang masih berjalan lambat. Tidak ayal, hilirisasi industri khususnya sawit (CPO) dan karet masih jauh dari harapan hingga produk ekspor-nya pun masih didominasi barang setengah jadi.
Hal itu diungkapkan oleh pengamat ekonomi dari Universitas Sumatra Utara (USU), Wahyu Ario Pratomo, menyoroti anjloknya ekspor Sumut per September 2019 lebih dari 10%. "Jika KEK Sei Mangkei sudah optimal, pasti bisa mengantisipasi merosotnya ekspor Sumut. Apalagi penyumbangnya sawit dan karet. Padahal kita tahu, KEK Sei Mangkei merupakan kawasan industri yang berbasis kepada pengolahan komoditi kelapa sawit dan karet," katanya, Senin (4/11/2019).
Dikatakan Wahyu, harusnya jika hilirisasi industri CPO di Sumut sudah berjalan dengan baik, maka CPO dapat dimanfaatkan di dalam negeri.
Dikatakan Wahyu, saat ini ketersedian sarana dan prasarana di KEK Sei Mangkei sudah memadai. Tinggal bagaimana dapat mengundang dan meyakinkan investor bahwa investasi di KEK Sei Mangkei memiliki kelebihan dibandingkan kawasan lainnya. Mengingat KEK Sei Mangkei merupakan kawasan khusus yang memberikan daya tarik bagi investasi.
Namun dalam berinvestasi tentunya investor juga memiliki banyak pilihan. Di dunia sekarang banyak sekali negara yang menyaingi Indonesia dalam hal daya tarik investasi. Vietnam misalnya, memberikan kemudahan dan insentif perpajakan berupa tax holiday (bebas pajak) kepada investor asing. Relokasi PMA dari Cina akibat adanya perang dagang, tidak satu pun menyasar Indonesia. Padahal KEK Sei Mangkei berada di posisi yang strategis.
Artinya, investor dunia masih belum yakin dengan penawaran investasi di Indonesia. Tinggal Indonesia melakukan introspeksi, mengapa investor masih enggan datang. Apakah masalah perizinan atau masalah perpajakan? Seharusnya pemerintah berdialog dengan investor dan mencari akar permasalahan lalu mengeksekusi.
"Jangan lagi ada hambatan investasi sampai di tingkat daerah. Pemerintah harus tegas menindaklanjuti permasalahan investasi dan jangan hanya ditataran pemerintah pusat menyatakan investasi sudah dipermudah, namun bagaimana implementasinya hingga di lokasi investasi," kata Wahyu.