Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Anggota DPR RI, Djarot Saiful Hidayat menepis tudingan Johan Merdeka yang mengaku dicueki ketika datang ke Jakarta beberapa waktu lalu. Menurutnya, tidak ada sama sekali agenda pertemuan dirinya dengan warga Sumut yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu (KRB).
"Dicuekin bagaimana? Begini, kalau dia datang ke sono (Jakarta) rame-rame ya, itu gak bener, harusnya kami yang datang dong, saya wakil rakyat," ujar Djarot saat dikonfirmasi di sela-sela acara Bimtek PDIP, di Hotel Grand Mercure, Medan, Selasa (26/11/2019).
Mantan Gubernur DKI itu mengaku sebagai wakil rakyat, ia yang harusnya datang mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat. "Saya yang datang dong, seperti apa. Besok datang ke Ramunia," jelasnya.
Selanjutnya, ia mempertanyakan motif Johan Merdeka beserta rombongannya ke Jakarta. Menurutnya, datang ke Jakarta butuh biaya yang tidak sedikit.
"Kalau ke sono biayanya berapa, siapa yang biayai, itu tanda tanya, question mark, ya, sebagai wakil rakyat, saya yang datang, ya," ungkapnya.
"Kalau mau datang ke sana silahkan saja, yang jelas agendanya apa, belum ada teragendakan," imbuhnya.
Seperti diberitakan, datang jauh-jauh dari Kota Medan hendak menyampaikan aspirasi ke DPR RI di Senayan (Jakarta), puluhan warga Komite Rakyat Bersatu (KRB) ini terpaksa harus gigit jari. Menelan kekecewaan. Djarot Saiful Hidayat (Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan) yang hendak dijumpai malah mencueki mereka.
Johan Merdeka, pegiat Komite Rakyat Bersatu yang aktif memperjuangkan reforma agraria di Sumatra Utara, mengungkapkan kekecewaannya itu kepada medanbisnisdaily.com (22/11/2019). Setelah sebelumnya dia juga menuliskannya di akunnya di media sosial.
Dijelaskan Johan, sejumlah kasus sengketa tanah diusungnya bersama puluhan warga ke Jakarta untuk diadukan dan didapatkan penyelesaiannya. Salah satunya, sengketa antara warga melawan PB Al-Washliyah dan PT Agung Cemara Realty. Seluas 106 Ha yang berlokasi di Kebun Helvetia di lahan ex-HGU PTPN II.
Dari Medan mereka menumpang bus ke Jakarta. "Bergerilya" dari satu institusi ke institusi lainnya di pusat meneriakkan perjuangan dan tuntutannya. Sejak Senin (18/11/2019), Istana Negara tempat Presiden Jokowi berkantor didatangi. Selanjutnya ke Kementerian BUMN, ke Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional, ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan akhirnya ke DPR RI di Senayan.
Bermacam fakta tentang cara masing-masing institusi menyambut pengaduan mereka dihadapi. Dari yang membuat hati kecut hingga memberi sedikit kelegaan. Di Kementerian BUMN, terang Johan, niat berjumpa dengan Staf Khusus Menteri Erick Thohir, yakni Arya Sinulingga, tidak kesampaian.
Padahal Arya yang juga berasal dari Medan sudah dihubungi melalui telepon dan menyatakan kesediaannya menemui Johan cs.
Pertemuan dengan Wakil Menteri Agraria, Surya Tjandra, pada Selasa sore (19/11/2019), sedikit memberi kelegaan kepada KRB. Oleh mantan aktivis pembela buruh itu mereka diterima di ruangannya selama satu jam.
"Pak Tjandra menyatakan salah satu tugasnya oleh Jokowi menyelesaikan sengketa tanah di Indonesia. Termasuk sengketa lahan ex-HGU PTPN II. Katanya sampai saat ini dia belum menerima daftar nominasi penerima tanah dari Gubernur Edy Rahmayadi agar segera didistribusikan ke pihak-pihak yang berhak menerimanya," tegas Johan.
Rencana pengaduan kepada Djarot yang terpilih dari daerah pemilihan Sumut 3, paparnya, sesungguhnya sejak KRB berada di Medan sudah disampaikan. Djarot menjanjikan akan menyediakan waktunya.
Tutur Johan, karena anggota Komisi II yang salah satu tugasnya mengurusi persoalan sengketa agraria tersebut tengah disibukkan agenda lainnya, pertemuan ditunda menjadi hari Kamis (21/11/2019). Sayangnya pada hari itu, kesepakatan tersebut juga tidak terlaksana.
"Pak Djarot bilang dia sedang berada di Semarang. Kesepakatan pertemuan gagal, kami semua kecewa. Padahal tidak perlu berlama-lama, lima menit pun kami siap. Yang kami mau pengaduan diterima dan ditindaklanjuti langkah penyelesaiannya," kata Johan.
Sesungguhnya ada 30 orang anggota DPR RI dari dapil Sumut. Tetapi karena Djarot duduk di Komisi II yang berhubungan dengan tugas-tugas BPN, dia dipilih untuk dijumpai. Kegagalan bertemu dengannya sangat mengecewakan KRB.