Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menuturkan bahwa program satu data pertanian yang bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi dan Geospasial (BIG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) akan dirilis Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada bulan Januari 2020 mendatang.
Satu data pertanian merupakan data tunggal yang berisi kumpulan bidang pertanian yang terintegrasi dalam satu wadah. Nantinya setiap lembaga akan menggunakan acuan data yang sama agar kebijakan yang diambil bisa lebih tepat sasaran.
"Terkait dengan single data yang kami telah siapkan, Bapak Presiden nanti akan me-launching-nya. Kapan waktunya? Kira-kira Januari," kata Syahrul di kantornya, Jakarta, Kamis (12/12/2019).
Menurut Syahrul, semua proses penyatuan data lahan baku sawah yang merupakan dasar dari data produksi pertanian telah rampung.
"Oleh karena itu apa yang menjadi langkah-langkah dasar oleh semuanya sudah selesai sebenarnya. Sudah rampung. Tinggal validasi-validasi. Pada saatnya nanti Bapak Presiden akan me-launching ini," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, penerbitan satu data lahan baku sawah pada bulan Januari mendatang baru mencakup sawah padi. Ke depannya, pemerintah mengutamakan penerbitan satu data pertanian untuk komoditas jagung, tebu, dan kelapa sawit.
"Padi, jagung, tebu, sawit akan menjadi priorotas. 4 komoditas itu menjadi prioritas karena kita menyoroti persoalan misalnya ekspor sawit kita meningkat, tetapi nilainya turun karena harga sawit sedang turun," imbuh Suhariyanto.
Perlu diketahui, satu data pertanian ini merupakan program 100 hari kerja sejak dilantiknya Syahrul menjadi Menteri Pertanian.
Program tersebut merupakan pekerjaan rumah (PR) utama yang diberikan Jokowi kepada Syahrul. Sehingga, ke depannya tak ada lagi perbedaan data pertanian yang bisa mempengaruhi kebijakan ekspor dan impor.(dtf)