Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Walau tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 23 kabupaten/kota di Sumatera Utara kian berjalan jauh, ternyata masih terdapat lima kepolisian di tingkat Polresta atau Polrestabes yang biaya pengamanannya belum jelas. Akibat naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)-nya yang belum ditandatangani. Antara Pemkab/Pemko yang menyelenggarakan Pilkada dengan pihak kepolisian belum ada kesepakatan.
Kelima Polresta/Polrestabes dimaksud adalah Medan, Belawan, Toba Samosir, Humbang Hasundutan dan Samosir. Belum dapat dipastikan antara para pihak NPHD akan ditandatangani.
Disebutkan Kabag Bin Ops Polda Sumut, AKBP Eddy, untuk pengamanan di Belawan kepolisian mengajukan biaya Rp 2,3 miliar, Medan Rp 12,1miliar, Toba Samosir Rp 5,5 miliar, Humbahas Rp 2,8 miliar dan Samosir Rp 7,3 miliar. Total sekitar Rp 30 miliar.
Ungkap Eddy, hingga kini pihaknya masih menunggu persetujuan dari pihak pemerintah dan DPRD masing-masing wilayah agar menyetujui usulan anggaran yang diajukan. Dengan demikian NPHD bisa ditandatangani. Sehingga pengamanan penyelenggaraan seluruh tahapan Pilkada dari kemungkinan adanya kerawanan dapat ditanggulangi.
"Pihak kepolisian masih menunggu, mungkin persoalannya adalah di hitung-hitungan anggaran yang diajukan. Pihak Kemenko Polhukam juga sudah menyatakan akan membantu jika nantinya masih belum bisa diselesaikan," terang Eddy menjawab medanbisnisdaily.com usai menjadi pembicara di seminar terkait penyelenggaraan Pilkada serentak berkwalitas oleh Kemenko Polhukam di Hotel Four Season Medan, Kamis (20/2/2020).
Sementara itu Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Wawan Kustiawan, menyebutkan pihaknya masih percaya bahwa NPHD antara Pemkab/Pemko dengan kepolisian akan bisa diselesaikan.
"Nanti kalau memang tidak bisa diselesaikan barulah Kementerian turun tangan membantu mengatasi," ujar Wawan.