Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sumut meragukan niatan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Akhyar Nasution yang ingin membeli 1.000 ton beras untuk dibagikan kepada masyarakat yang terkena dampak sosial atas penyebaran virus corona.
Ketua KNPI Sumut, Samsir Pohan menyebut penduduk Kota Medan saat ini sekitar 2,8 juta jiwa. "Siapa saja yang akan menerima bantuan tersebut, berapa rumah tangga yang akan dibagi? Apa kriteria penerima, harus jelas, jangan jadi polemik baru di tengah masyarakat," kata Samsir, di Medan, Senin (30/3/2020).
"Kita anggap yang mendapat bantuan beras itu 1,5 juta jiwa penduduk dari total penduduk 2,8 juta jiwa. Kalau seribu ton dibagi 1,5 juta jiwa, maka setiap jiwa hanya kebagian 0,67 kg = 670 gram atau 6 ons. Apa itu bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat seandainya disuruh berdiam diri selama 14 hari di rumah," tegasnya.
BACA JUGA: Rencana Pemko Medan Bagikan Beras 1.000 Ton ke Masyarakat Terkena Dampak Corona Belum Matang
Mantan Ketua Badko HMI Sumut ini mempertanyakan siapa pihak yang akan bertanggung jawab akan pembelian beras sebanyak seribu ton.
"Siapa yang akan belanja beras sebanyak itu. Kalau belanja langsung bagaimana teknisnya. Jangan sampai ada monopoli. Kalau pakai sistem lelang, kapan akan dilelang? Jangan sampai ada celah korupsi," tuturnya.
Samsir meminta Dinas Ketahanan Pangan harus dapat memastikan kesiapan kebutuhan pangan untuk warga kota Medan jika sewaktu-waktu diputuskan karantina wilayah.
"Kami menilai sosisalisasi belum maksimal di Sumatera Utara khususnya kota Medan. Saran saya, berdayakan kepling dan kelompok masyarakat (civil society), buat flyer atau brosur dan sebar secara massif. Kerjasama dengan IDI dan maksimalkan fungsi puskesmas," bebernya.
Samsir menambahkan, di UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, tepatnya di Pasal 52, maka kebutuhan hidup menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
"Itu pun kalau kondisinya lockdown, sementara Pemko Medan mau beli beras, takutnya tumpang tindih," tuturnya.