Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Banyak pejabat di Indonesia yang bersedia menyumbangkan gajinya dan rela tak dapat tunjangan hari raya (THR) untuk membantu masyarakat yang terdampak wabah virus corona (covid-19). Bagaimana dengan Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi?
"Bukan lagi THR yang disumbankan ini, tinggal isteri aja yang belum disumbangkan ini," canda Edy Rahmayadi menjawab medanbisnisdaily.com usai rapat di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman, Medan, Rabu sore (15/4/2020).
Candaan Edy itu seolah menggambarkan totalitasnya untuk membantu masyarakat Sumut, khususnya dari kalangan kurang mampu yang semakin sulit ekonominya karena terdampak covid-19.
Dalam berbagai kesempatan, mantan Pangkostrad tersebut menyampaikan fokusnya bagaimana agar masyarakat terdampak covid-19 bisa terbantu.
Untuk itu, Gubernur Edy mengalokasikan anggaran Rp 260 miliar yang segera dikucurkan kepada sekitar 1,3 juta KK warga kurang mampu terdampak covid-19 di Sumut.
Selain itu, ia menyatakan dukungannya atas berbagai program stimulan dari pemerintah pusat, seperti program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH) dan insentif lainnya, termasuk bebas tagihan dan diskon rekening listrik.
Dan kepada Pemkab/Pemko, Gubernur Edy mengharapkan mempercepat penyaluran PKH. Adapun bantuan PKH yang anggarannya dari APBN adalah untuk berjumlah 408.321 KK di Sumut.
Terhadap Kartu Praperja dengan bantuan Rp 2,4 juta (Rp 600.000 selama 4 bulan) yang langsung diterima masyarakat nantinya, juga diharapkannya segera bisa terealisasi.
Secara keseluruhan, Pemprov Sumut, kata Gubernur Edy, menyiapkan Rp 1,5 triliun untuk menghadapi skenario terburuk wabah covid-19 di Sumut. Skenario pertama saat ini disiapkan Rp 502 miliar. Jika pandemi covid-19 belum berakhir, masuk ke skenario kedua bertambah Rp 500 miliar.
Skenario ketiga jika pandemi belum juga berakhir, yakni bertambah Rp 500 miliar lagi. Edy menambahkan soal Rp 1,5 triliun itu, sudah mendapat dukungan dari DPRD Sumut.