Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Pemerintah Kota (Pemko) Medan memilih untuk menerapkan cluster isolasi ketimbang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona atau covid-19.
Beberapa daerah seperti di Provinsi DKI Jakarta, beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Barat, Kota Pekanbaru Provinsi Riau sudah menerapkan PSBB.
Sebenarnya, apa perbedaan PSBB dan cluster isolasi ?. Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Akhyar Nasution memberikan penjelasan mengenai perbedaan keduanya.
"Cluster isolasi itu kreatifitas kita sendiri. PSBB itu wilayahnya terkunci, tapi kondisi sosial masyarakat, kejenuhan, keresahan terus meningkat," ujarnya di Balai Kota Medan, Selasa (21/4/2020).
"Sementara rekom bagi masyarakat yang tak terpapar, cukup dengan jaga jarak.
Yang sakit kita obati, yang perlu itu sebenarnya masyarakat harus jujur, ini demi kemaslahatan, harus jujur, jangan disimpan," imbuhnya.
Menurutnya, cluster isolasi tidak jauh berbeda dengan PSBB. Namun, dalam wilayah yang lebih kecil dan itu hasil rembug dengan tim ahli.
"Kalo PDP (Pasien Dalam Pengawasan) positif, pasti di rumah sakit, yang berkeliaran masih ODP (Orang Dalam Pemantauan), OTG (Orang Tanpa Gejala), dia jadi PDP, apakah awalnya ODP atau tidak punya korelasi apa gak masyarakat harus jujur, ini yg harus dicari kemarin penigkatan PDP, kita cek, ini masuk ODP apa tidak, kalau tak masuk, berarti bocor
Ini penyakit harus diobati, bukan ditakuti, selama ini ditakutakuti, bukan di jauhi, ini yang penyembuhannya makin lama," sebutnya.
Apabila masyarakat yang wilayahnya terkena cluster isolasi, Akhyar mengatakan Pemko Medan akan memberikan hak hidup.
"Kewajiban dia di cluster, tapi hak hidup dia itu kita kasih, makan dia, kita kasih hak dan kewajiban kita atur, sehinggak kerja kita lebih fokus, kemudian, tingkat sosial masyarakat tak terlalu terbebani.
Kita misal ada 2 ribu, masak gara-gara segini 2 juta orang terpengaruh, kan gak fair, isolasi untuk menyelamatkan, bukan penjara," pungkasnya.
Seperti diberitakan, sejumlah anggota DPRD Medan menilai penerapan cluster isolasi tidak akan berjalan efektif.