Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumut, Samsir Pohan menilai, keputusan tetap menggelar Pilkada di tengan pandemi covid-19 merupakan solusi terbaik. "Pilkada adalah amanah konstitusi yang harus dilaksanakan. Bahkan dalam Islam, salat wajib dilaksanakan meski dalam kondisi perang sekalipun. Pilkada di tengah pandemi itu jalan tengah," ujar Samsir, pada kegiatan webinar bersama KPU, Bawaslu, dan akademisi, Rabu (17/6/2020) malam.
Hanya karena situasi berbeda, Samsir menyarankan KPU Sumut dalam sosialisasinya bisa lebih kreatif serta efektif tanpa harus melanggar protokol kesehatan.
"Maksimalisasi peran media, rangkul para konten kreator untuk membantu KPU mendesain sosialisasi yang tepat di tengah pandemi. Saya mengajak kita semua berkolaborasi agar sama-sama menekan angka golput di Pilkada ini," kata mantan Ketum Badko HMI Sumut tersebut.
Akademisi FKM USU Destanul Aulia PhD menegaskan, asas keselamatan pemilih dan penyelenggara tidak bisa ditawar. "Protokol kesehatan jadi panduan. Jangan sampai Pilkada selesai, malah muncul cluster penyebaran baru. Dan yang terpenting regulasinya jangan abu-abu," tegasnya.
Untuk itu, Destanul menyarankan pentingnya pengelompokkan pemilih saat di TPS nantinya. "Korsel bisa tertib, harusnya kita juga bisa. Dan jangan lupakan jaminan kesehatan bagi penyelenggara pemilu nantinya," imbuhnya.
Di sisi lain, perilaku politik di tengah pandemi ini tentunya akan berubah. Hal itu juga ditegaskan narasumber lainnya, Faisal Riza MA. Dosen UIN Sumut itu menegaskan model kampanye Pilkada Serentak akan banyak mengalami perubahan.
"Maka ke depan kita perlu mendorong optimalisasi digital dalam setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Jadi gak ada kesan kelabakan jika terjadi seperti saat ini," kata Faisal Riza.
Masukan yang tak kalah penting juga datang dari Korda JPPR Sumut, Darwin Sipahutar. Dalam paparannya, ia menyinggung pemerataan pembagian APD bagi penyelenggara Pemilu. "Ini harus dapat dan merata semua di 23 kabupaten/kota di Sumut yang menggelar Pilkada," kata Darwin.
Untuk itu, Darwin mendorong kepastian regulasi dan anggaran penyelenggaraan Pilkada agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari.