Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Proyek pembangunan yang dikerjakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Terukim) Sumatra Utara (Sumut) dituding salah sasaran. Dinas yang dipimpin Ida Mariana Harahap ini disebut lebih mementingkan pembangunan di wilayah yang ada pejabatnya. Sementara kawasan kumuh yang seharusnya menjadi prioritas malah tidak disentuh.
Demikian diungkapkan sejumlah anggota DPRD Sumut dari lintas komisi saat dapat dengar pendapat dengan sejumlah OPD di gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (21/7/2020).
"Ini saya contohkan di kawasan Jalan Bromo, Medan. Untuk apa dibangun di sana? Atau karena di sana ada pejabat? Harusnya pembangunan ke kawasan kumuh seperti Medan Utara," kata anggota Komisi D Aulia Rizki Agsa.
Saat diwawancarai wartawan usai rapat dengar pendapat, politisi Gerindra ini kembali menyampaikan kekecewaannya.
"Ini kan temuan. Kawan-kawan yang lain di dewan ini juga mempertanyakan itu. Mereka juga temukan kasus yang sama di daerahnya. Ini kan uang negara dari LPJP 2019. Kok yang dibangun di wilayah tempat orang kaya," kata Aulia.
Rapat ini diikuti sejumlah pimpinan OPD dari lingkungan Pemprovsu. Namun rapat tak berlangsung lama dan diundur, salah satunya karena peserta tidak banyak yang hadir.