Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang mengizinkan pembelajaran tatap muka pada Januari 2021, harus direspon pemerintah daerah (pemda) dengan perencanaan yang matang. Manajer Yayasan Gugah Nurani Indonesia (GNI) Medan-Deli Serdang, Anwar Situmorang, mengatakan sebelum membuka sekolah, pemda diharapkan memperbaiki penyelenggaran pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Di mana, salah satu poin penting yang harus dievaluasi adalah penggunaan kurikulum. Sejumlah keluhan dari orang tua dan murid menunjukkan materi PJJ masih sering memberatkan siswa.
GNI menemukan materi dan metode belajar yang membosankan serta minimnya interaksi dengan guru, menjadi alasan utama siswa tidak selalu mengikuti PJJ. Biarpun siswa memiliki hp android dan kuota internet yang cukup, namun mereka tidak selalu tertarik ikut belajar.
"Dari 125 siswa yang memiliki hp android, hanya 29,60 persen yang setiap hari mengikuti pembelajaran. Sedangkan 70,40 persen pernah absen beberapa kali. Survei ini melibatkan 227 respoden yang berada di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang," ujarnya, Selasa (24/11/2020).
BACA JUGA: Medan Siap Berlakukan Belajar Tatap Muka
Lebih lanjut Anwar mengatakan, kurikulum darurat didesain untuk mengurangi beban mengajar guru dan beban belajar siswa. Penyederhanaan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran, memberikan guru kesempatan lebih besar kepada guru untuk fokus mengajarkan kompetensi pra-syarat dan esensial.
Kompetensi pra-syarat dan esensial, adalah kompetensi yang dibutuhkan agar siswa mampu belajar pada level pendidikan selanjutnya. Di tingkat sekolah dasar (SD), kompetensi ini merujuk kepada literasi, numerasi, dan karakter.
Sekalipun kurikulum darurat efektif mengurangi beban mengajar, namun masih banyak guru belum menggunakan kurikulum darurat. Survei Balitbang Kemdikbud yang diumumkan baru-baru ini, menunjukkan hanya 52% guru yang menerapkan kurikulum darurat.
Kurangnya sosialisasi dan tidak ada kebijakan pemda untuk mengarahkan guru, merupakan dua faktor utama yang menghambat penggunaan kurikulum darurat.
GNI sebagai organisasi yang berfokus pada pemenuhan hak anak dan pemberdayaan masyarakat, mendorong pemda untuk menggunakan kurikulum darurat. Terlebih dalam menyambut SKB 4 menteri, penggunaan kurikulum darurat akan membantu pemda menyelenggarakan pembelajaran tatap muka yang lebih efektif. "Kami berkomitmen membantu pemda di wilayah dimana kami bekerja untuk menerapkan kurikulum darurat,” tambah Anwar.