Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Medan menyesalkan statemen Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi terkait calon Kapolri pengganti Idham Aziz. Statemen Waketum MUI itu menurut PMKRI Medan, sangat tidak etis dan inkonstitusional.
“Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Polri tak ada mensyaratkan agama yang harus dianut untuk menjabat Kapolri. Jangan karena kepentingan politik, malah akan memecah belah bangsa," kata Ketua PMKRI Medan kepada medanbisnisdaily.com, Jumat (27/11/2020)
Kepolisian Republik Indonesia memiliki fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan sebagai lembaga agama. Harusnya MUI jangan mengkotak-kotakkan. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama.
Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Medan Sintong Sinaga mengatakan, MUI harusnya fokus kepada fungsinya. Jangan mengeluarkan statement yang dapat menyinggung umat beragama lainnya.
“Saat ini sedang ada kontestasi politik jadi sangat sensitif ketika seorang pimpinan lembaga keagamaan mengeluarkan statement yang menyinggung agama lain. Kami berharap MUI mengklarifikasi hal itu,” tutup Sintong.
Seperti diberitakan, Muhyiddin Junaidi menyebut wajar bila pemimpin menganut agama yang sama dengan yang dianut mayoritas penduduknya. Seperti Amerika Serikat yang penduduknya mayoritas nonmuslim, presiden atau kepala aparat keamanannya juga nonmuslim.
"Saya prediksi akan banyak kendala psikologis yang dihadapi oleh pemimpin beragama nonmuslim di negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim," katanya Rabu (25/11/2020).