Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Siapa yang tidak mengenal Kabinet kerja Jokowi-Ma’ruf yang dinamai “Kabinet Indonesia Maju” yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan wakilnya Ma’ruf Amin. Dirancang untuk mewujudkan mimpi Indonesia menjadi sebuah negara maju, yang disusun dari kalangan profesional yang tergabung dalam koalisi Indonesia Kerja.
Setelah kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin atas Prabowo-Sandi pada Pemilu 2019 silam, Jokowi-Ma’ruf membentangkan sayap melalui menteri Kabinet Indonesia Maju yang diumumkan oleh Presiden Jokowi 23 Oktober 2019 lalu, Jokowi berpesan kepada menteri terpilih, salah satunya adalah menekankan untuk tidak korupsi, dan bekerja maksimal untuk mewujudkan Indonesia yang maju.
Rancangan mulia itu seakan jauh dari harapan sejak pandemi Covid-19 melanda negeri ini. Fokus dari pemerintah saat ini bukan lagi bagaimana Indonesia maju, namun bagaimana Indonesia bebas dari penyebaran Covid-19 dan jurang resesi yang menghantui. Berbagai upaya dilakukan pemerintah mengatasi penyebaran covid-19. Mulai dari PSBB hingga kampanye penerapan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan). terkhusus pada sektor ekonomi yang sangat berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat.seperti, bantuan sembako, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, listrik gratis 450V dan setengah bayar 900V, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan, BLT usaha mikro kecil yang dicanangkan mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
Sangat disayangkan di tengah perjuangan melawan Covid-19, satu per satu Menteri hilang kendali. Masih segar di ingatan kasus korupsi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pada Rabu 25 November 2020 dini hari, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menangkap Edhy Prabowo. Dia ditangkap saat kembali dari Honolulu, Hawai, Amerika Serikat. dijerat terkait kasus suap izin ekspor benih lobster (benur). Sungguh sangat mempermalukan citra Jokowi-Ma'ruf dan juga Prabowo Subianto.
Tanggal 5 Desember 2020 KPK juga menangkap tangan Menteri Sosial Juliari Batubara (kader PDIP) beserta beberapa orang lainnya terkait suap bantuan sosial (bansos) Covid-19 senilai Rp 17 miliar. Sinergi yang dibangun Jokowi untuk mencapai Indonesia maju seakan memudar, Ibarat burung yang ingin terbang tinggi namun dihalangi oleh kencangnya angin yang membuat sayapnya rapuh satu per satu.
BACA JUGA: Kampanye Vs Protokol Kesehatan
Kini lawan Pemerintah Jokowi bukan hanya Covid-19 namun juga kabinet yang dibentuknya sendiri layaknya pepatah “senjata makan tuan”. Jokowi harus bertanggung jawab karena gagal memimpin menterinya. Menteri bertanggung jawab terhadap Presiden, namun Presiden juga harus bertanggung jawab kepada rakyat.
Menteri Kesehatan yang seakan menghilang, juga mengundang sebuah keheranan di tengah masyarakat. Pasalnya hingga saat ini 575.796 kasus positif covid-19 (6/12/20) namun Kementerian Kesehatan seakan membisu. Lalu, apakah yang akan dilakukan Jokowi-M’aruf mengatasi permasalahan yang ada? Serta bagaimana Jokowi-Ma’ruf merancang strategi baru?
Kasihan masyarat kecil yang mendambakan bantuan dana covid-19 akibat PHK massal, harapnya kabinet Indonesia maju harus di rombak sedemikian rupa demi mencapai target pemerintahan Jokowi di periode II ini.
Selain itu pengentasan kemiskinan akibat pandemi menjadi tugas baru, pasalnya Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, pada Maret 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,63 juta orang dibandingkan periode September 2019. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin RI saat ini tercatat sebanyak 26,42 juta orang. Secara persentase, untuk persentase penduduk miskin pada Maret 2020 tercatat sebesar 9,78 persen meningkat 0,56 poin persentase terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 poin persentase terhadap Maret 2019. pandemi ini memengaruhi seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, dampak yang lebih dalam paling dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah. Berdasarkan hasil survei sosial demografi BPS, kelompok masyarakat lapisan bawah atau berpendapatan rendah, 70 persen mengalami penurunan pendapatan. (Kompas.com,15/07/2020)
Tentunya Sinergi Kabinet haruslah di tata dengan baik, demi terciptanya kabinet yang bersih sebab intan yang didapat dari kerang dalam laut lebih baik dari intan yang di dapat dari budidaya. Semoga saja Jokowi-Ma’ruf dapat menuntaskan Visi-Misi, terutama point “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektf, dan Terpercaya" sebelum turun dari jabatan Presiden RI dan Wakil Presiden karena nahkoda Pemerintahan ada pada pundaknya, demi terwujudnya Indonesia maju, Bukan Menteri yang Maju ke Jeruji besi penjara karna Korupsi, Bukan begitu?
====
Penulis Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara
====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto (minimal 700 px dalam format JPEG), data diri singkat/profesi/kegiatan (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 4.500-5.500 karakter. Gunakan kalimat-kalimat yang singkat (3-5 kalimat setiap paragraf). Judul artikel dibuat menjadi subjek email. Tulisan TIDAK DIKIRIM DALAM BENTUK LAMPIRAN EMAIL, namun langsung dimuat di BADAN EMAIL. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]