Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, terkendala karena pembebasan lahan sejak tahun 2018. Penyebabnya adalah harga pembebasan lahan yang tidak wajar. Lahan yang benar-benar bebas sejauh ini masih 10 Ha. Sementara total lahan yang akan dibebaskan sesuai kebutuhan pembangunan pelabuhan mencapai 1.128 Ha. Dan PT Pelindo I lewat anak usahanya, PT Prima Pengembangan Kawasan, fokus membebaskan 100 ha tahun ini.
Permasalahan pembebasan itulah yang dibahas dalam rapat koordinasi secara virtual oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, bersama Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya, Rabu (03/2021) malam.
Rapat juga diikuti Menteri BUMN, Eric Thohir, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri BPN/ATR Sofyan A Djalil, Menteri ESDM, Arifin Tasrif, dan Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar, Dirut Perhubungan Laut Kemenhub, R Agus Purnomo, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadallia.
Gubernur Edy Rahmayadi meminta pembebasan lahan itu segera diselesaikan agar pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung yang merupakan proyek strategis nasional itu bisa berjalan dengan baik. "Tanahnya itu cukup luas, jadi bila masalah ini tidak selesai-selesai sejak 2019 tentu akan mengganggu pekerjaan ke depan," tambah Edy Rahmayadi.
Sementara itu Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, juga ingin agar masalah lahan segera selesai. Ia tidak ingin ada makelar-makelar dan masalah lainnya.
"Lahan itu harus ada dan harus clear. Segera harus dituntaskan dan tidak ada mekelar-makelar. Tidak sedikit dana yang dikucurkan untuk pembangunan Pelabuhan Kualatanjung karena ini merupakan proyek strategis nasional,” tegas Luhut.
Luhut juga mengingatkan agar pembangunan pelabuhan itu nantinya dilakukan efektif dan efesien, baik secara biaya, transportasi, masalah distribusi dan integerasi dengan kawasan ekonomi yang ada di dekatnya. Selain itu, Luhut juga ingin agar pembangunan proyek ini melibatkan universitas setempat agar memberikan ilmu baru kepada mahasiswa.
Dirut Pelindo I, Dani Rusli Utama, mengatakan saat ini pihaknya sedang fokus pada pembebasan lahan tahap pertama seluas 50 Ha. Targetnya, mereka bisa menyelesaikan pembebasan lahan sekitar 100 hektare tahun ini.
Terkait anggaran pembebasan lahan, menurut Dani Rusli Utama sudah tersedia. Lahan itu nantinya dibayarkan Pelindo I lewat PT Prima Pengembangan Kawasan.
"Mudah-mudahan schedule (jadwal) yang kami berikan kepada Pak Gubernur itu bisa terealisasi. Untuk yang 50 hektar kita sedang proses di administrasi mudah-mudahan selesaikan semester ini," pungkasnya.