Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Partai Demokrat Medan mendesak pemerintah bersikap setelah petisi dari Aliansi Rakyat Peduli Demokrasi mengenai pemintaan mencopot Moeldoko dari jabatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Menurut Ketua DPC Partai Demokrat Medan, Burhanuddin Sitepu, petisi terbit sebagai bentuk kegelisahan masyarakat atau civil society tentang tindakan "anarkisme" Moeldoko.
"Petisi ini bertujuan memberikan bantuan kepada pemerintah. Petisi muncul dari tokoh masyarakat, kenapa pemerintah diam? Partai ini teman negara membangun bangsa. Kenapa justru terjadi kisruhan yang pelakunya bagian dari pemerintah. Dengan petisi ini kami berharap pemerintah akan mengambil tindakan dan sisi positifnya," ujar Burhanuddin, di Medan, Jumat (12/3/2021).
Secara pribadi maupun organisasi, dia mengatakan, Partai Demokrat di bawah komando Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus bergerak ke tengah-tengah masyarakat.
"Kami di bawah kepemimpinan Pak AHY aman, berbuat yang terbaik, lihat situasi masyarakat menghadapi pandemi covid-19. Kami bahu-membahu, bekerja keras, membantu masyarakat. Peristiwa KLB hati saya tidak terima mana lagi pelaksanaan sungguh tidak manusiawi, adu kekuatan," tuturnya.
Saat ingin menghalang pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) beberapa waktu lalu, kader Partai Demokrat sengaja menahan diri dan tidak terpancing dengan situasi.
"Kalau kami terpancing akan muncul korban. Dari saya pribadi apapun kejadian terhadap KLB, saya Burhanuddin tetap bersama AHY," tutur Sekretaris Komisi IV DPRD Medan ini.
BACA JUGA: Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi Minta Jokowi Pecat Moeldoko
Seperti diketahui Aliansi Rakyat Peduli Demokrasi menerbitkan petisi atas sikap KSP Moeldoko yang ingin mengkudeta AHY lewat KLB di Sibolangit.
"Tindakan praktik politik culas yang dilakukan Moeldoko melalui kongres luar biasa jelas melanggar etika demokrasi," ujar Perwakilan Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi, Ahmady Meuraxa.