Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Dairi. Ribuan warga dari 5 desa di 2 kecamatan, yakni Desa Sileu-leu, Pargambiran, Perjuangan, Barisan Nauli, Kecamatan Sumbul dan Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Rabu (21/4/2021) kembali demo di depan Kantor Bupati Dairi di Sidikalang. Mereka inginbertemu langsung dengan Bupati Eddy Keleng Ate Beruru sesuai janji yang disampaikan Asisten II Charles Bancin saat menerima para pendemo sehari sebelumnya.
"Kami kembali melakukan aksi karena sesuai janji Asisten II bahwa Bupati Dairi hari ini mau menemui kami," kata Ketua Kelompok Tani Marhaen, P Sijabat dalam orasinya.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjungan, Junimart Girsang ikut dalam aksi tersebut. Dalam orasinya, ia mengatakan, pada 5 April 202, Komisi II DPR RI telah menerima perwakilan masyarakat dari Kecamatan Sumbul dan Parbuluan.
“Kami juga telah menerima semua berkas permasalahan tanah dengan PT Gruti dan saya juga sudah komunikasikan dengan teman-teman di DPR RI,” kata Junimart.
“Jadi, kalau permasalahan ini tidak bisa terselesaikan, maka DPR RI akan turun langsung ke Dairi, khususnya di Kecamatan Parbuluan dan Sumbul,” sambungnya.
Setelah satu jam melakukan aksi di tengah cuaca hujan, akhirnya Bupati Eddy Keleng Ate Berutu mau bertemu dan duduk bersama dengan 10 orang perwakilan warga. Pertemuan juga dihadiri Kapolres AKBP Ferio Sano Ginting SIK MH, Dandim 0206/Dairi Letkol Arm Adietya Yuni Nurtono SH, Asisten II Charles Bancin, Assisten II Sudung Ujung, bertempat di ruang rapat bupati.
"Keinginan masyarakat sangat kami hormati, tetapi kita juga harus menghormati keputusan pimpinan di atas kita. Intinya kami meminta data dari masyarakat apabila mau ditambahi luas penciutan yang sudah dikuasai warga akan kita ajukan," kata Bupati.
Disampaikannya, Pemkab Dairi akan berjuang sesuai keinginan masyarakat. Ia juga meminta kepada asisten dan para kepala desa untuk mengimbau agar masyarakat tetap tenang.
"Konsistensi ke depannya harus menjaga masyarakat untuk tenang dan ikuti aturan dari atas. Saya perintahkan Asisten II bersama Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manisia Indonesia (PBHI) yang menjadi kuasa hukum masyarakat selalu berkoodinasi," ucap Eddy Berutu.