Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Di sesi pemaparannya dalam pembukaan Musrenbang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumut 2019-2023, Kamis (03/06/2021), Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, menegaskan dirinya tidak antikritik.
"Saya terima kritik, saya terima, tapi benar-benar kritik yang sehat. Jangan memfitnah," ujar Edy Rahmayadi yang pada Musrenbang itu hadir bersama Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah.
"Saya sampaikan RPJMD itu, kritiklah di perjalanan, jangan kritik membuat rencana pembangunan sendiri, nanti tak pernah ketemu kita," sebut Edy Rahmayadi menambahkan.
Lalu apa kira-kira tujuan Edy menegaskan tidak anti kritik itu?. Sayangnya ia tak menjelaskannya. Namun belakangan ini Gubernur Edy Rahmayadi kerap mendapat menuai kritik dari berbagai pihak.
Para politikus PDI Perjuangan, disamping sejumlah pengamat dan kelompok buruh dan mahasiswa, adalah yang kerap mengkritik Gubernur Edy Rahmayadi atas berbagai kebijakan.
Misalnya belakangan ini kritikan atas kebijakan Edy menaikkan tarif Pajak Bahan Bakar dan Kendaraan Bermotor (PBBKB) 2,5%, polemik dengan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, soal tempat karantina WNI, hingga penunjukan Afifi Lubis sebagai Plt Sekdaprov Sumut.
Kembali ke Musrenbang itu, Gubernur Edy Rahmayadi memaparkan inti perubahan RPJMD Sumut 2019-2023 yang terangkum dalam 8 rencana perubahan prioritas pembangunan adalah peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan, peningkatan akses dan mutu pendidikan, konektivitas antar pusat pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat produktivitas.
Kemudian peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan, peningkatan nilai tambah sektor agraris, peningkatan nilai tambah sektor pariwisata, prningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga, serta reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan dan layanan publik.
Untuk melaksanakan pogram prioritas itu, Gubernur Edy pun mengajak dukungan bupati/wali kota dan para stakeholder. "Kita kolaborasi, kita saling koordinasi. Apa yang bisa kita lakukan," ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar para kepala daerah menghentikan perbuatan menyimpang, yang melawan hukum. "Ingatkan Edy ini kalau buat salah. Jangan kalau sudah terlalu salah besar baru diingatkan, nggak bisa lagi, udah keburu ditangkap nanti itu," sebutnya.
Pun begitu, mantan Pangkostrad itu menegaskan jika dirinya tak akan berbuat penyimpangan hukum. "Namun demikian patikan bahwa saya punya iman dan saya punya Tuhan," sebut Edy lagi.
Ia berjanji akan berbuat yang terbaik, sesuai dengan amanah yang diberikan rakyat Sumut kepada dirinya bersama Wakil Gubernur Musa Rajekshah. "Saya akan berusaha menjaga amanah itu, tapi tak akan bida berbuat apa-apa, tanpa bantuan saudara-saudara," pungkas Edy.