Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Pelaku UMKM khususnya di Sumatra Utara (Sumut) saat ini mendesak perlu ditolong. Dampak pandemi yang berlangsung 1,5 tahun ini membuat salah satu pilar ekonomi terpenting bangsa ini, babak belur. Meski pemerintah telah menggulirkan sejumlah program bantuan namun kondisi UKMM belum juga membaik. Pasalnya disinyalir sering bantuan itu tak efektif.
Demikian salah satu poin focus group discussion (FGD) yang digelar Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER) Sumut di Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan, Jumat (18/6/2021). FGD yang mengambil tema "Optimalisasi BLT UMKM dalam Pemulihan Ekonomi Nasional" ini juga dirangkai dengan penandatangan MoU LPER Sumut dengan UHN Medan sebagai penguatan LPER dan tanggungjawab perguruan tinggi kepada masyarakatnya.
Sebanyak 6 narasumber dari berbagai profesi memberikan pandangannya di di FGD ini. Mereka antara lain, Soekowardojo (Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut) Dhody Thahir (DPRD Sumut) Hasmirizal Lubis (Kepala Bappeda Sumut) Naslindo Sirait (Ekonom) Fransisca Sestri (Sekjen LPER Pusat) Dearlina Sinaga (Dosen Ekonomi UHN Medan).
Dhody Thahir mengatakan, kondisi ekonomi saat ini memang semakin sulit. Jangankan mempertahankan usaha, sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah cukup sulit. Asumsi Dhody, jika kondisi ini tidak segera diatasi, dalam tiga bulan ke depan, kondisi bangsa ini, khususnya Sumut, akan semakin terpuruk dan akan sangat susah dipulihkan.
Dalam hal penguatan UMKM, Fransisca menjelaskan, pelaku UMKM perlu dilatih terampil teknologi. Pemanfaatan market digital mutlak harus diterapkan pelaku UMKM. "Pendemi ini memberikan kita kesadaran baru, dimana pelaku UMKM harus terampil dan masuk dalam jaringan market berbasis internet. Inilah yang harus dikuatkan LPER sebagai bagian dari pendampingannya kepada pelaku UMKM," kata Fransisca.
Ekonom Naslindo mengatakan, bilapun pelaku UMKM kesulitan memasuki market digital, hal itu bisa dimaklumi. Boleh jadi karena keterbatasan, baik usia maupun pengetahuan. Namun hal itu bisa disiasati dengan melibatkan kaum milenial sebagai tim market.
Naslindo juga mengingatkan, sesungguhnya pendemi adalah masalah kesehatan. Ekonomi hanya sebagai dampak. Karenanya akar masalahnya harus lebih dulu diselesaikan. Terkait program pemerintah khususnya yang bersifat bantuan tunai, kata Naslindo, tidak banyak membantu. Bantuan itu lebih sering digunakan untuk konsumsi bukan produksi.
Soekowardojo menjelaskan, tahun 2020, BLT UMKM yang telah disalurkan di Sumut kurang lebih Rp 1,2 triliun untuk sekitar 500.000 penerima dan sampai Mei 2021 sekitar Rp 440 milyar untuk sekitar 370.000 penerima. Namun kata Soekowardojo kelemahan selama ini tak ada penelitian sejauh mana efektivitas bantuan tunai itu.
Hasmirizal dalam paparannya yang dibacakan stafnya mengakui tren ekonomi di Sumut semakin lesuh. Dikatakannya ada 1.260.311 UMKM di Sumut yang terdampak pendemi. Belum lagi pertambahan jumlah pengangguran. Ia berharap LPER Sumut bisa bekerjasama dengan pemerintah provinsi Sumatra Utara baik dalam hal pendataan maupun menjalankan program demi memulihkan UMKM ini.
Sebelumnya Ketua LPEM Sumut Ronald Naibaho mempertanyakan langkah taktis dan cepat untuk memulihkan UMKM. Kalau pendemi ini salah satu obatnya dengan vaksin, bagaimana dengan pemulihan ekonomi, khususnya UMKM. Apa yang bisa dilakukan secara tepat dan cepat, tanya Ronald.
Di akhir FGD, Rektor UHN Medan Haposan Siallagan mengatakan, masih banyak hal yang harus dibenahi di sektor ekonomi di provinsi ini. Mulai dari database, manajemen, sampai menyangkut kebijakan. Pandemi ini, kata Haposan, jadi pelajaran penting agar hal-hal itudibenahi sembari berproses menuju tuntutan zaman. "Saya mengucapkan terimakasih kepada LPER Sumut, kegiatan semacam ini penting untuk menyerap beragam pikiran yang berguna bagi bangsa ini. Kegiatan ini perlu diteruskan dengan pembahasan yang lebih tajam lagi," kata Haposan.