Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Fraksi PKS DPRD Sumatra Utara (Sumut) mengapresiasi serta menerima Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPjP) APBD Sumut tahun anggaran 2020 Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) untuk disahkan menjadi Perda.
Meski begitu Fraksi PKS melalui penasehat fraksi Hariyanto,menyampaikan beberapa catatan. Hal itu disampaikannya di rapat paripurna DPRD Sumut yang digelar di DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (24/6/2021). Sejumlah catatan itu terkait kinerja Pemrovsu. Di antaranya Fraksi PKS berharap Pemrovsu dapat menemukan terobosan baru dalam penangan covid-19 dan dampaknya baik dari sisi kesehatan, ekonomi dan sosial.
"Termasuk di dunia pendidikan, kami memandang bahwa di lain sisi proses belajar mengajar secara daring kurang efektif, terlebih masih didapati banyak kendala teknis," ujar Hariyanto.
Pihaknya berharap Pemrovsu melakukan evaluasi yang lebih komprehensif dalam pengelolaan anggaran akibat covid-19 yang telah direfocussing, sehingga tidak menjadi cacat dalam pemeriksaan BPK RI. Fraksi PKS juga mendorong Pansus PAD untuk membahas kontribusi BUMD yang belum maksimal terkhusus kinerja Bank Sumut. Selain itu, kinerja perusahaan perkebunan dengan kontribusi yang sangat minim pada pendapatan daerah juga perlu menjadi perhatian. Sama halnya dengan PT Dirga Surya yang juga menunjukkan performa yang kurang baik, sambung anggota Komisi E ini.
Sehubungan dengan kasus sengketa dengan PT Inalum terkait pajak air permukaan yang sudah diatur dalam UU No 28 Tahun 2009, Fraksi PKS mendorong pemerintah daerah agar mempertahankan yang menjadi hak daerah dan berharap Pemrovsu tetap memperjuangkan dan melaksanakan kewenangan daerah untuk tagihan pajak sesuai UU tersebut.
Lebih lanjut, Fraksi PKS meminta Pemprovsu agar memperhatikan prioritas kerja yang dilakukan oleh OPD-OPD, terutama dengan capaian yang tertuang dalam RPJMD.
"Secara mikro, kinerja OPD belum maksimal dinikmati masyarakat dan secara makro masyarakat mengharapkan Pemrovsu meningkatkan kinerja dari tahun sebelumnya. Banyak kegiatan belanja tidak langsung yang kurang tepat sasaran dan kurang berkorelasi dengan capaian RPJMD," terangnya.
Terhadap kinerja Bappeda, Politisi PKS itu menjelaskan Fraksi PKS mendorong dilakukannya evakuasi kinerja, dimana kinerja OPD-OPD yang kurang tepat sasaran tentunya tidak terlepas dari cermatnya perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda. Apalagi berdasarkan hasil kunjungan dapil yang telah dilakukan, didapati fakta di lapangan banyak proyek fisik yang tidak tepat sasaran dan mubazir.
"Oleh karena itu Fraksi PKS meminta gubernur untuk lebih ketat lagi dalam proses perencanaan dan pengerjaan fisik atau bangunan. Kami juga meminta agar Dinas Perumahan dan Pemukiman membuat perencanaan yang matang dalam program perbaikan rumah tidak layak huni. Kami mendapati program ini belum berjalan secara maksimal. Seringkali didapati penerima program juga tidak tepat sasaran. Kami menghimbau gubernur mengevaluasi program perbaikan rumah tidak layak huni tersebut," pungkasnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumut dari Fraksi PKS, Misno Adisyah Putra mengatakan hal yang sama. Ia menyebutkan Fraksi PKS mengapresiasi Gubernur Sumut beserta seluruh jajarannya karena diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK RI perwakilan Sumut.
"Ini prestasi yang harus diapresiasi. Tentunya Pemprovsu jangan berhenti sampai di sini. Tahun-tahun ke depannya harus ditingkatkan lagi, sehingga kita bersama-sama bisa wujudkan good and clean governance, khususnya di Sumut. Saya berharap seluruh saran, masukan dan pendalaman yang telah diberikan fraksi-fraksi di DPRD Sumut dapat mempertajam gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Pemrovsu.