Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Pemerintah Kota (Pemko) Medan didorong untuk segera menuntaskan pendataan warga. Dengan demikian ketika ada bantuan yang disalurkan tepat sasaran.
Anggota Komisi I DPRD Medan, Mulia Syahputra Nasution, meminta saat melakukan pendataan warga fungsi kepala lingkungan perlu ditingkatkan. “Faktanya, masalah pendataan selalu menjadi masalah klise yang berulang-ulang," ungkapnya, Senin (23/8/2021).
Dikatakan Mulia, masalah pendataan kerap menjadi acuan dari setiap program pemerintah, baik itu Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, hingga Pemerintah Pusat.
Pasalnya hingga saat ini, hampir semua program pemerintah yang berkenaan langsung kepada masyarakat membutuhkan data tersebut.
Mulia pun mencontohkan soal penyaluran bantuan sosial dan pemberian BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) kepada warga tidak mampu yang selalu mengacu kepada data yang valid.
Namun sangat disayangkan, pihak Kecamatan hingga Lingkungan seringkali terlambat melakukan pendataan. Dengan begitu, program bantuan kepada masyarakat pun menjadi berjalan lambat.
“Bansos itu ada yang bersumber dari Pemerintah Pusat (Kementrian Sosial), ada dari (Pemerintah) Provinsi, dan ada juga dari Pemko Medan. BPJS PBI juga begitu, ada yang dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota Medan. Semua ini butuh data yang valid, tapi seringkali kita melakukan pendataan setelah programnya mau berjalan. Bukannya pendataan yang disiapkan terlebih dahulu, lalu nantinya program tinggal berjalan,” terang Mulia.
Untuk itu, Mulia kembali meminta setiap perangkat pemerintahan di Kota Medan mulai dari Kecamatan, Kelurahan, hingga Lingkungan untuk segara melakukan pendataan secara valid dan terukur.