Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Dari total anggaran belanja Rp 13,7 triliun pada APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021, masih baru separuhnya yang terserap.
Persisnya, kata Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, baru 48% anggaran belanja yang terserap hingga posisi jelang akhir triwulan III. Jika dikalkulasikan, jumlahnya baru mencapai sekitar Rp 6,576 triliun.
"Anggaran di tahun 2021, saat ini Sumatera Utara di tanggal sekian ini, itu baru 48 persen," ujar Edy di sesi konferensi pers usai Rakor Evaluasi PPKM dan Penyerapan Anggaran Penanganan Covid-19 se-Sumut, di Hotel Grand Aston Jalan Balai Kota Medan, Senin (27/09/2021).
Gubernur Edy Rahmayadi menilai capaian serapan anggaran belanja Pemprov Sumut itu, termasuk serapan anggaran kabupaten/kota, belum maksimal. Apalagi tahun anggaran 2021 persis menyisakan 3 bulan lagi.
Hal yang membuat rendahnya penyerapan, diakuinya tidak terlepas dari ketakutan dinas-dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyerap anggaran.
Mengapa takut? Menurutnya karena permasalahan sumber daya manusia. "Bisa jadi itu karena sumber daya manusianya yang tidak nyampe dengan hal tersebut," ujar Gubernur Edy.
Secara khusus untuk penanganan covid-19 di Sumut, Pemprov Sumut, sebut Gubernur Edy, telah menganggarkan Rp 1,5 triliun di tahun 2020 lewat refocusing anggaran secara bertahap per tiga bulan.
Namun di tahun 2021, anggaran penanganan covid tidak dialokasikan secara khusus lewat refocusing, tetapi langsung oleh dinas-dinas. Ia mengatakan Pemprov Sumut telah menyerap anggaran covid sebesar Rp 1,1 triliun.
"Untuk di tahun 2021, saat ini sudah sampai 1,1 triliun dana yang digunakan untuk covid. Tidak ada anggaran dipastikan seperti tahun 2020. Tetapi ini yang dikelola dari beberapa (dinas)," sebut Edy.
Dan penanganan covid-19 di Sumut, lanjut Edy, meliputi 3 sasaran utama, yakni sektor kesehatan, stimulus ekonomi, dan membantu sektor UMKM yang terdampak covid. "Itu dana yang digunakan. Itu semua tanyakan nanti ke pak BPK dalam pengawalan dana covid tersebut," pungkas Edy.