Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Relawan PROJO Sumatera Utara, prihatin dengan semakin intensnya manuver para pemburu rente yang berada dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
PROJO Sumut menilai para pemburu rente dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin, jelas telah membajak Visi Indonesia Maju. Mereka harus segera diamputasi sebelum menimbulkan kerugian yang lebih parah.
"Dan keberadaan mereka adalah kerugian besar yang tidak saja bagi Jokowi, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia," ujar Ketua DPD PROJO Sumut, Ramses Simbolon kepada wartawan di Medan, Minggu (07/11/2021).
Sehingga, ujar Ramses didampingi Sekretaris, Mawan Siringoringo, Ketua DPC PROJO Medan, Rizal, dan sejumlah pengurus lainnya, sudah saatnya ada pembaruan dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Dan kita di daerah, PROJO Sumut, mendesak pembaruan pemerintahan, buang mereka para pemburu rente. Kami juga sejalan dengan pernyataan sikap Kelompo Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ), yakni PROJO, SEKNAS JOKOWI, BARA-JP, KAPT, ALMISBAT, RPJB, DUTA JOKOWI, RKIH, JOMAN dan lain-Lain, untuk menyelamatkan bangsa ini," jelas Ramses.
Sebelumnya, kata Ramses, sekumpulan teman seperjuangan Presiden Jokowi dalam dunia politik, berkumpul Kamis (04/11/2021) di Jakarta. Pertemuan dilatarbelakangi oleh kegelisahan melihat perkembangan situasi politik pemerintahan yang gamang dalam penanganan lanjutan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional
Juga, soal vaksin berbayar, isu perburuan rente di balik kebijakan tes PCR dalam moda transportasi publik dan sampai perilaku beberapa oknum menteri yang terlalu kentara ingin menjadi Capres/Cawapres di 2024.
Para peserta yang juga bersepakat menamakan diri mereka Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ). Berikut ini adalah poin-poin resume diskusi kami:
1. KKPJ mengevaluasi perjalanan dua tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dan penanganan pandemi COVID-19 yang sudah berjalan 1,5 tahun. Sebagai apresiasi atas berbagai keputusan pemerintahan yang berhasil bertahan dalam situasi resesi, KKPJ tetap bersemangat mendukung Presiden Jokowi terus membangkitkan Indonesia dari resesi dan pandemi.
2. Bagi KKPJ, adalah tugas bersama sebagai komponen Bangsa Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan bersih, berwibawa, efektif, dan membawa seluruh Rakyat Indonesia menuju kesejahteraan.
3. Dalam membaca konteks global saat ini, KKPJ mengapresiasi kepemimpinan Jokowi untuk memanfaatkan panggung internasional seperti G20 dan pertemuan iklim (COP Glasgow) dalam membawa solusi Indonesia untuk dunia.
4. Namun sebagai pendukung dan teman seperjuangan Presiden Jokowi dalam mewujudkan Visi Indonesia Maju, KKPJ melihat bagaimana agenda perubahan “dibajak” oleh kelompok kepentingan dalam kabinet pemerintahan yang nyata nyata bertentangan dengan Visi Indonesia Maju Presiden Jokowi.
5. KKPJ sangat prihatin melihat begitu banyak manuver kelompok politik besar berwatak pemburu rente, yang mengabaikan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan memanfaatkan bencana pandemi global, bergerak bebas menggunakan kepercayaan dan kewenangan yang diberikan presiden Jokowi, memanipulasi dan membahayakan legacy yang sudah dibangun oleh presiden, hanya untuk tujuan mempersiapkan kepentingan sempit mereka.
6. Aroma kepentingan bisnis dalam penanganan pandemi terlalu besar untuk diabaikan. Mulai dari vaksin berbayar, Wajib RT-PCR, Bansos, Karantina dan lain lain, terseretnya anggota kabinet dalam kasus hukum bukan saja menampar reputasi Presiden Jokowi, tetapi merupakan pengkhianatan terhadap rasa kemanusiaan dan pengingkaran terhadap cita-cita politik bersama. Kami memohon kepada Presiden untuk kembalikan pemerintahan ke rel perjuangan Visi Indonesia Maju sebagai wujud Pengemban Amanat Rakyat yang diberikan dalam Pilpres 2019.
7. Oportunisme politik di dalam pemerintahan harus ditertibkan dan dibersihkan. Mereka yang sudah mengatasnamakan Presiden Jokowi untuk menimbun logistik dan kapital politik 2024, sudah selayaknya tidak diberi tempat dan kesempatan dalam pemerintahan, yang hanya akan mencoreng dan membahayakan "warisan" yang kelak akan ditinggalkan presiden Jokowi.
8. Karena itu, sebagai teman seperjuangan, sebagai pendukung loyal, kami mengusulkan agar Presiden Jokowi segera melakukan pembersihan dan pembaruan pemerintahan. Para pemburu rente dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin yang jelas telah membajak Visi Indonesia Maju harus segera diamputasi sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih parah.
9. Kami memandang bahwa pembersihan pemerintahan sudah cukup mendesak dilakukan. Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin harus fokus pada upaya keluar dari tekanan pandemi Covid 19 dan berkonsentrasi penuh untuk dapat memimpin ekonomi dunia pada tahun 2022 (G-20). Sebagai loyalis, KKPJ akan tetap bersama Presiden Jokowi sampai akhir jabatan kepresidenan 2024. Keyakinan KKPJ atas Jokowi dan agenda kebangsaannya akan tetap mewarnai perpolitikan nasional Indonesia.