Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Balige. Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) Provinsi Sumatera Utara kini sedang menjalankan tugas di Kabupaten Toba diharapkan bentuk pemeriksaan tidak sebatas administrasi diatas kertas namun harus turun ke lapangan.
"Harapan kita bagaimana kehadiran BPK tidak hanya seremonial belaka, harusnya BPK turun ke lapangan memeriksa bagaimana sebenarnya realisasi fisik yang dikerjakan oleh pihak ketiga yang dihunjuk oleh institusi teknis,"ujar Ketua DPC Pospera Toba, Jefri F Siahaan, Rabu (16/2/2022), di Balige.
Ia menyebutkan, selama ini bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK hanya berpatokan pada administrasi yang sudah dipersiapkan oleh pihak penyedia, sehingga bentuk pemeriksaan tidak maksimal untuk meminimalisir kebocoran uang negara.
"Banyak pekerjaan fisik atau proyek-proyek memiliki kualitas yang diragukan sehingga kerab terjadi kerusakan setelah masa pemeliharaan sudah selesai, yang artinya tanggungjawab atas pekerjaan kembali ke dinas tekhnis. Apa itu tidak menjadi kebocoran? Ini perlu disikapi oleh BPK," ucapnya.
Senada disampaikan oleh Denitya Hutagaol. Pengamat pembangunan ini mengaku kecewa dengan BPK di mana dalam 2 tahun terakhir hanya fokus di Kantor Dinas Keuangan tidak maksimal ke lapangan padahal permasalahan konflik ada disana.
"Masih jelas dalam ingatan saya, semasa pemerintahan Bupati Darwin Siagian, BPK turun bawa palu memeriksa bangunan dan ditemukan banyak proyek yang sudah diserahterimakan mengalami pengembalian dan jumlahnya tidak sedikit," katanya.
Menurutnya, bentuk pemeriksaan seperti itu lebih baik untuk menyelamatkan keuangan negara, bukan hanya sebatas laporan di atas kertas.
Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Agus Sitorus membenarkan keberadaan BPK di Kabupaten Toba sejak Januari Tahun 2022.
"Pemeriksaan awal selama 20 hari dan selanjutnya datang lagi di bulan Maret untuk memeriksa tentang laporan," katanya.