Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Dinilai masih jauh dari harapan, sejumlah fraksi DPRD Medan mengkritisi Pemko Medan terkait realisasi APBD. Kritik salah satunya disampaikan Fraksi Gerindra saat rapat paripurna penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Kepala Daerah Atas Ranperda tentang PAPBD Tahun Anggaran 2022, di Gedung DPRD Medan, Kamis (8/9/2022).
"Fraksi Gerindra melihat bahwa masih banyak pos penerimaan yang realisasinya sangat minim. Apa saja yang menjadi faktor Pemko Medan yang menyebabkan PAD kurang terealisasi," kata juru bicara Fraksi Gerindra Haris Kelana Damanik.
Fraksi Gerindra juga mengkritisi belum tercapainya target pendapatan pajak daerah di Kota Medan. Gerindra menyebutkan, pendapatan daerah tidak berubah dari tahun yang sebelumnya padahal perubahan pajak diperkirakan akan berubah sebesar Rp 2,5 miliar.
Pos retribusi daerah PAPBD 2022 yang direncanakan sebesar Rp 237 miliar juta dikritik karena mengalami penurunan sebesar Rp 15 miliar (5,93 persen) dibanding sebelum perubahan.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga meminta agar Pemko segera merealisasikan belanja barang dan jasa. Hal itu untuk membantu perekonomian agar lebih meningkat dan menyerap tenaga kerja.
Dalam kesempatan yang sama Fraksi PKS menyatakan menolak kenaikan BBM. PKS menyebut kenaikan BBM itu telah memperparah ekonomi masyarakat yang sudah terpuruk sejak pandemi covid-19 melanda selama tiga tahun terakhir.
Melengkapi informasi, kelanjutan rapat paripurna terkait hal ini, akan digelar pekan depan dengan agenda mendengar jawaban dari Pemko Medan.