Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Deli Serdang. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pujakesuma, Eko Sopianto menanggapi rencana berangkatnya para kepala desa (Kades) se Kabupaten Deli Serdang ke Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat secara bergelombang mulai Kamis (7/12/2023).
Eko menilai kegiatan yang dikabarkan menghabiskan anggaran sekira Rp 7,6 miliar itu menyakiti hati rakyat, karena diduga hanya menghamburkan uang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) tersebut.
"Itu namanya menyakiti hati masyarakat karena tidak ada gunanya hanya untuk plesiran saja, " katanya.
Menurutnya, walaupun kegiatan tersebut pihak kepala Desa maupun Pemkab Deli Serdang beralasan studi tour karena di Lombok itu ada desa percontohan, Eko menganggap itu tidak tepat, karena situasi saat ini ekonomi masyarakat sulit. Lebih baik anggaran tersebut dibelikan beras kasih ke masyarakat pasti lebih bermanfaat" ujarnya.
Untuk itu, Eko pun berharap agar pihak aparat penegak hukum (APH) turut menyelidiki dengan menganalisa manfaat dari studi tour itu
"Keuntungan para kades itu apa pergi ke sana, kok rame-rame ke sana, apa kita gak bisa buat sendiri? Mintanya kreatif sedikit kenapa para kades itu. Saya berharap aparat penegak hukum untuk turun memeriksa itu," tegas Eko.
Sementara itu, Suparman, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD Apdesi) yang juga merupakan Kepala Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa Deli Serdang, membenarkan akan dilakukannya studi tour ke Lombok dengan 2 gelombang.
"Ya saya lihat jadi ke Lombok karena itu desa terbaik nasional terkait administrasi manajemen, pengelolaan Bumdes. Desanya maju makanya jadi acuan. Untuk keberangkatan besok saya tidak mengetahui desa mana saja dan kecamatan apa saja, namun Kecamatan Tanjung Morawa berangkat di tanggal (10/12/2023), "kata Suparman, Rabu (6/12/2023) Malam.
Ketika ditanya keberangkatan itu karena saat ini masuk masa kampanye apakah ada keterkaitan dugaan untuk pemenangan salah satu caleg, Suparman membantah hal tersebut.
"Oh gak ada, kalau saya lihat inikan permohonan dari para kepala desa ke BKAD(Badan Kordinasi Antar Desa). Terkait hal-hal (kampanye) tidak dibenarkan," ujarnya.
Suparman mengaku, anggaran studi tour itu dari anggaran dana desa berjumlah Rp 20.000.000 per kepala desa. Hal tersebut sesuai dengan surat yang beredar oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Desa (LPMD) yang ditujukan kepada Ketua Badan Antar Desa Kecamatan se- Kabupaten Deli Serdang dan kepala desa.
"Itu dua puluh juta informasinya per kepala desa. Kalau ikut semua Rp 7,6 miliar, kalau ikut semua. Kalau berhalangan ikut dana itu disilpakan karena dana itu sudah dianggarkan dari dana desa," terangnya.
Kabid PMD Deli Serdang, Simson Tambunan ketika dikonfirmasi soal rencana keberangkatan studi tour para kepala desa hingga berita ini ditayangkan belum menjawab