Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Tapteng. Politikus senior yang juga tokoh masyarakat Sumatra Utara, Sahlul Umur Situmeang meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak memberikan izin aksi demonstrasi selama perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Menurut Sahlul Umur Situmeang, pernyataannya tersebut menyikapi perkembangan informasi dan situasi yang semakin memanas di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) kurun waktu belakangan ini.
“Saya dapat info, akan ada aksi demo sejumlah elemen masyarakat di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Tapteng, pada 27 dan 28 Desember 2023. Bahkan, surat pemberitahuan aksi (SPA)-nya sudah beredar di media sosial facebook,” kata Sahlul Umur Situmeang dalam keterangan tertulis diterima medanbisnisdaily.com, Senin (25/12/2023).
Dia berharap, sebaiknya Kapolres Tapteng tidak memberikan izin untuk aksi demonstrasi selama berlangsungnya perayaan Natal dan Tahun Baru di Tapteng.
“Itulah harapan kita. Karena kita harus saling menghormati saudara kita umat Kristiani yang saat ini sedang merayakan hari besar keagamaannya,” katanya.
Sahlul Umur Situmeang kemudian menduga, situasi memanas di Kabupaten Tapteng ditengarai terjadinya “perseteruan” antara Pj Bupati Sugeng Riyanta dengan Ketua DPRD Tapteng, Khairul Kiyedi Pasaribu.
“Sesungguhnya, Pemda dan DPRD itu memiliki hubungan kerja yang setara kedudukannya dan bersifat kemitraan. Artinya, keduanya memiliki kedudukan yang sama dan sejajar. Tidak saling membawahi,” katanya.
BACA JUGA: Kasus Pungli BOK dan Jaspel Nakes, Pj Bupati Tapteng Copot Kadis Kesehatan
Mantan Ketua DPRD Sibolga dua periode itu meminta kedua institusi, baik DPRD dan Pemkab Tapteng mampu menahan diri dan bekerja secara profesional dengan hati yang sejuk dan menjaga etika masing-masing.
“Kita khawatir, situasi ini bisa menimbulkan fitnah dan bisa juga menimbulkan kegaduhan yang berkepanjangan. Maka, kita harus menunjukkan kepada masyarakat, bahwa DPRD dan Pemerintah Tapanuli Tengah bekerja sesuai dengan tupoksinya,” katanya.
Dijelaskan, masyarakat sekarang sudah cerdas, dan tentunya akan bisa membedakan serta menilai, mana yang benar dan mana pula yang salah.
“Kita ketahui, bahwa Pj Bupati Tapteng juga pasti bekerja sesuai tupoksinya, dan ingin membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Terbukti sudah ada oknum yang diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara,” katanya.
BACA JUGA: Pj Bupati Tapteng Sugeng Riyanta Pimpin Tim Pemeriksa Usut Dugaan Pungli BOK dan Jaspel Nakes
Dia mengatakan, biarlah proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, jangan dibawa ke ranah politik, karena hal itu bisa mengakibatkan Kabupaten Tapanuli Tengah tidak kondusif.
“Misalnya nanti terjadi chaos, tentu yang rugi dan menanggung akibatnya adalah masyarakat Tapteng juga,” katanya.
Sahlul Umur Situmeang menambahkan, saat ini adalah masa tahapan Pemilu, yakni Pilpres dan Pileg yang waktunya tinggal menghitung hari.
“Mari bersama-sama menjaga Pemilu dengan damai dan kondusif, sehingga dapat berlangsung secara jujur, bebas dan rahasia,” katanya.