Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com- Medan. Wacana pemerintah memakai dana haji yang berkisar Rp 80 triliun untuk membangun infrastruktur menuai pro dan kontra.Hal ini tidak hanya terjadi di ranah pusat namun sudah merembet ke daerah.
Hasyimsyah, Pimpinan Muhammdiyah Sumut ini ketika dihubungi melalui telepon seluler mengatakan, pemakaian atau penggunaan dana haji yang diwacanakan oleh pemerintah dinilai tak cukup unsur dan belum mempunyai regulasi yang jelas.
"Dana haji untuk infrastruktur saya rasa itu belum perlu. Pemerintah harus melihat dana ini dalam kaca mata Islam, karena dana ini berasal dari umat. Masyarakat tidak berniat memberikannya untuk infrasruktur, jadi harus hati-hati jangan sembarangan begitu pendapat saya,"ungkapnya.
Menurut Hasyimsyah, kalau sekadar wacana boleh-boleh saja.
“Dalam kaca mata Islam ada namanya niat dan mereka yang menghimpun dana tidak disebutkan di awalnya uang ini dipinjamkan untuk infrasruktur. Jadi dari sisi agama ini menyalahi. Kapi kalau di awal ada persetujuan dari pemilik uang boleh saja, tapi kan ini sulit," jelasnya.
Ia menyarankan pemerintah tidak menciptakan polemik baru.
"Jadi semua harus dimusyawarahkan, karena Islam mengajarkan musyawarah. Negara juga seperti itu, apalagi ini pemerintah baru saja mencabut izin salah satu ormas Islam. Jadi jangan sampai hal ini bakal membuat potensi konflik baru," pungkasnya