Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Republik Niger Mahamadou Issoufou mengadakan pertemuan bilateral. Salah satu hasilnya yakni tinjauan potensi proyek di Niger yang bisa dikerjakan BUMN Indonesia.
Hal ini dinyatakan Jokowi dalam jumpa pers usai pertemuan bilateral dengan Issoufou di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (16/10).
Jokowi senang dengan pertemuan bersejarah ini, yakni kunjungan pertama Presiden Niger setelah pembukaaan hubungan diplomatik enam tahun lalu.
"Pertemuan ini penting dalam kita mendorong Islam yang rahmatan lil alamin, Islam dengan nilai moderasi dan toleransi, dan kerja sama memajukan Umat Islam," kata Jokowi.
Indonesia mempunyai prioritas politik luar negeri, salah satunya ditujukan ke Afrika. Niger adalah salah satu negara di Afrika Barat.
Pertemuan bilateral barusan membahas peningkatan kerja sama berbasis ekonomi, infrastruktur, dan industri strategis. Kerja sama di bidang infrastruktur yang disebutkan Jokowi yakni penjajakan proyek pembangunan perumahan di Niger.
"Di bidang infrastruktur, saya mendukung rencana pembangunan perumahan rakyat bagi masyarakat di Niger. Dalam hal ini, PT Wika akan melihat langsung potensi proyek yang ada di Niger," kata Jokowi.
PT Wika atau PT Wijaya Karya Tbk adalah salah satu BUMN yang bergerak di sektor konstruksi. Ada pula kerja sama di bidang teknis. Dengan senang hati, kata Jokowi, Indonesia menawarkan kerja sama teknis pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana.
Di bidang perdagangan, Indonesia dan Niger sepakat mengurangi hambatan tarif dan nontarif. Indonesia juga meminta dukungan ke Niger untuk bisa membangun relasi yang lebih baik dengan Economic Community of Western African States (ECOWAS).
Indonesia juga mengundang Republik Niger hadir di acara Indonesia-African Forum pada April 2018 nanti.
Dalam acara ini, ditandatangani nota kesepahan, Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi.
Nota kesepahaman itu berupa pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas, serta pembentukan sidang komisi bersama. (dtf)