Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta dua unit eselon I yang berada di bawah kepemimpinannya, yakni Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai untuk bersinergi dalam menjalankan operasionalnya. Berjalannya kedua institusi ini kata dia masih sendiri-sendiri sehingga banyak hal yang harusnya bisa dikerjakan bersama tak dilakukan, dan akhirnya membuat kinerja Kementerian Keuangan secara keseluruhan belum optimal.
Menanggapi hal itu, Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi mengatakan, pihaknya telah melakukan beberapa sinergi guna mengoptimalkan kinerja Kementerian Keuangan dalam melayani masyarakat atau dunia usaha hingga mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satunya adalah menggabungkan Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) NPWP menjadi single ID.
Setelah terbentuk single ID, langkah selanjutnya adalah rekonsiliasi semua transaksi yang ada di Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Alhasil, sinergi ini menggabungkan antara segi kebijakan serta sisi operasional. Jika data pajak dan bea cukai tersambung, pemerintah berharap bisa mengontrol impor yang bebas bea masuk dan tidak, termasuk mengurangi impor illegal.
"Kita lihat beberapa keputusan kemarin misalnya blocking, berdasarkan hasil rekonsiliasi antara data cukai dengan pajak ditemukan berapa pengusaha yang bergerak di bidang kepabeanan ternyata tidak menyerahkan SPT. Tentunya kita lakukan peringatan dalam bentuk blokir. Bagusnya, karena sinergi lanjutan, mereka akhirnya menyerahkan SPT. Kalau sudah menyerahkan SPT tentu blokir kita buka," kata Heru saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/10/2017).
Sinergi di area lainnya lanjut Heru, adalah secondment, yakni pertukaran pejabat bea cukai dan pajak agar integrasi dan harmonisasi bisa lebih kuat. Pegawai bea cukai ditempatkan di kantor DJP, dan juga sebaliknya.
"Tentunya ini bukan semata-mata formalitas, tetapi mereka menerjemahkan sinergi policy dalam bentuk operasional sehari-hari dan itu pasti lebih efektif. Output dari secondment adalah menyelesaikan masalah operasional, lalu membuat rekomendasi untuk kepentingan penguatan sinergi," jelas Heru.
Pihaknya juga akan melakukan sinergi di Pusat Logistik Berikat (PLB), di mana fasilitas yang disediakan bukan hanya dari bea cukai saja, tetapi Kementerian Keuangan secara keseluruhan dan instansi pemerintah terkait lainnya.
"Ini nanti akan kita teruskan di luar Kemenkeu, yaitu ada dua, dengan lembaga terkait dan penegak hukum dan sinergi dengan pelaku usaha. Ini challenge yang harus dilakukan secara strategis lagi, bukan lagi soal operational," tuturnya.
Ke depan, pihaknya akan fokus menguatkan sinergi yang sudah dilakukan sejauh ini. Dua pokok sinergi yang dilakukan fokus untuk kemudahan procedural dan insentif fiskal. Sinergi ini kata dia telah terbukti berhasil, salah satunya meningkatkan taxbase dari importir barang beresiko tinggi.
"Contohnya sinergi untuk penertiban importir berisiko tinggi, berhasil meningkatkan taxbase-nya sebesar 39% dan revenue 49%. Itu satu sisi. Sisi lain berhasil meningkatkan kapasitas produksi industri dalam negeri yang sebelumnya mengimpor melalui borongan, naik 30%. Itu konkritnya sinergi Ditjen Pajak dan Bea Cukai dan penegak hukum serta pihak lain," tukasnya. (dtc)