MedanBisnis - Jakarta. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk membuat proyek padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Jokowi memerintahkan bayaran proyek tersebut harus tunai, dan rencananya dimulai pada 2018.

Dalam hal ini, Jokowi memerintahkan Kementerian Desa Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pertanian, untuk menyiapkan aturan teknis proyek padat karya tersebut secara lebih detil.

Dalam proyek padat karya tersebut, honor untuk pekerjanya harus dibayarkan secara harian dan tunai.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan adanya program ini akan meningkatkan daya beli masyarakat dibandingkan memberikan bantuan langsung tunai (BLT). Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup, melainkan pekerjaan yang bisa memberikan manfaat jangka panjang.

"Dengan adanya program kerja pemerintah seperti ini saya pikir akan jauh lebih berdampak positif pada daya beli ketimbang BLT. Saya sepakat dengan Pak Jokowi BLT enggak akan optimal dalam jangka panjang apabila masyarakat dikasih uang cash terus," kata Josua saat berbincang dengan detikFinance, Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Dengan demikian, tingkat pengangguran juga diharapkan bisa menurun dan tingkat konsumsi bisa meningkat karena adanya program tersebut. Alangkah lebih baik, program ini bisa diprioritaskan di daerah-daerah yang tingkat penganggurannya masih tinggi.

"Langkah positif mendorong bagaimana penyerapan tenaga kerja tadinya nganggur akan kerja dan ada pendapatan," tutur Josua.

Kehadiran program ini juga bisa memberikan manfaat bagi pemerintah, khususnya dalam penerimaan negara. Dengan hadirnya program tersebut, masyarakat yang memiliki penghasilan akan membelanjakan uangnya yang juga berkontribusi kepada pajak.

"Belanja enggak berpengaruh, justru dari sisi pendapatan tambahan PPn atau PPh setelah dia bekerja dapat pendapatan meningkat harus bayar juga pajaknya. Enggak memberatkan belanja pemerintah, dapat membuka lapangan usaha seperti ini signifikan dibandingkan BLT," ujar Josua.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menambahkan, program padat karya tepat sasaran untuk menurunkan tingkat kemiskinan di pedesaan.

"Jumlah penduduk miskin di pedesaan angka nya per Maret 2017 mencapai 17,1 juta orang lebih tinggi dri perkotaan sebesar 10,6 juta orang. Dengan alokasi 200 orang per desa dikalikan 74 ribu desa maka jumlah penduduk miskin bisa berkurang 14,8 juta orang," kata Bhima.

Manfaat program padat karya yang diusulkan Jokowi akan berdampak ke penguatan daya beli masyarakat miskin, khususnya di pedesaan. Sehingga pertumbuhan ekonomi di pedesaan bisa lebih dirasakan.

"Nilai lebih program padat karya ada di penguatan daya beli masyarakat miskin di pedesaan. Kemudian pembukaan lapangan kerja secara massal," tutur Bhima. (dtc)