Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Simalungun. Sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau kepala dinas di Pemkab Simalungun resah didatangi oknum anggota DPRD setempat yang meminta jatah proyek pada tahun anggaran (TA) 2018.
Ditemui di komplek kantor bupati di Pamatang Raya, Selasa (30/1/2018), salah seorang kepala dinas yang minta namanya tidak ditulis,mengatakan, permintaan proyek dari kalangan oknum anggota DPRD Simalungun sebenarnya hampir setiap tahun anggaran.
“Setiap awal tahun biasanya mereka (oknum DPRD) sudah minta jatah proyek, minimal satu paket. Tapi tidak semuanya bisa dilayani karena alokasi proyek juga terbatas,” ujar kepala dinas itu.
Kepala Dinas lainnya mengaku tidak mampu menolak permintaan proyek dari kalangan anggota DPRD Simalungun,karena khawatir kinerja SKPD yang dipimpinnya akan disoroti saat rapat dengan legislatif.
“Jika permintaan proyek ditolak,saya khawatir kinerja SKPD yang saya pimpin akan disoroti oleh oknum anggota DPRD Simalungun,sehingga terpaksa juga diberikan,” katanya singkat.
Ketua DPRD Simalungun,Johalim Purba yang dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui adanya anggota dewan yang memintai proyek kepada sejumlah pimpinan SKPD.“ Saya tidak tahu masalah itu,” sebutnya.
Koordinator Lembawa Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Peduli Simalungun (MPS), Marsono Purba meminta pimpinan SKPD tidak melayani permintaan proyek dari oknum anggota DPRD dan berani melaporkannya ke aparat penegak hukum.